[caption id="attachment_9190" align="alignnone" width="650"]
Ombudsman (net)[/caption]PADANG - Ombudsman Perwakilan Sumbar menerima pengaduan masyarakat terkiat sistem penerimaan CPNS di Kementerian Keuangan yang diumumkan, Rabu (29/11) yang dinilai ada yang ganjil.
Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan pihaknya menerima pelapor atas nama Dewi Kurniati Airlangga, yang berkaitan adanya keganjilan dalam sistem penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam penerimaan CPNS dengan formasi jabatan Pemeriksa Kekayaan Negara.Dari keterangan pelapor, hasil SKD yang diperolehnya 389 dan berada di peringkat 1 untuk sesi 1 di Jakarta. Bahkan, secara rangking nasional ia berada di peringkat 7. Pada tahap kedua, yaitu Psikotes Dewi berada di peringkat 10. Setelah pengumuman akhir, ia malah jatuh ke peringkat 20 yang menjadikannya tidak memenuhi syarat kelulusan.
"Jadi hasil akhirnya itu membuat pelapor merasa ada yang ganjil, kenapa pada sesi pengumuman akhir sampai ke urutan 20," jelasnya, Kamis (30/11).Nilai wawancara Dewi termasuk tinggi, yaitu 80,55 dan jika diurutkan berdasarkan nilai wawancara saja, pelapor peringkat ke-8. Pelapor menyatakan penyebab ketidaklulusannya dikarenakan nilai kesehatan pelapor yang sangat rendah yaitu 50.Pihaknya akan mempercepat tindaklanjut laporan tersebut. Karena lokasi terlapor di Jakarta, hari ini akan di koordinasikan dengan Ombudsman RI di Jakarta.Dewi Kurniati Airlangga juga mempertanyakan transparansi penilaian kesehatan, padahal yang diperiksa hanya secara fisik. Bahkan, pembagian nilai kesehatan hanya 3 yaitu: 100, 75, dan 50. "Saya malah memperoleh nilai 50, berarti saya mendapatkan nilai terendah. Padahal, ketika tes kesehatan dilakukan, saya melihat jelas dokter melingkari sehat di kertas untuk penilaian saya," jelasnya. (yose)
Editor : Eriandi
