AKARTA - Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato yang berisi saran-saran kepada Pemerintahan Joko Widodo terkait apa yang harus dilakukan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi saat ini. Diduga, tindakan SBY yang belakangan gemar dalam mencoba mengarahkan apa yang harus dilakukan pemerintahan, adalah gejala sindrom tak bisa lepas dari kekuasaan atau post power syndrome.
Penilaian itu disampaikan Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M.Misbakhun, Minggu (30/8/2015). Menurut Misbakhun, dirinya melihat SBY berkali-kali berusaha memberi saran kepada pemerintahan, baik lewat pidato, pernyataan di media massa, hingga pernyataan melalui media sosial.
Baginya, hal demikian sudah terlalu berlebihan untuk seorang politikus yang merupakan mantan presiden, ketua umum partai politik, hingga kerap disebut sebagai calon sekjen PBB. "Jujur saja, saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY masih post power syndrome, merasa dirinya masih presiden,” kata Misbakhun.
Padahal, sebagai ketua umum parpol dan mantan presiden, SBY sebenarnya tahu bagaimana mekanisme untuk menyampaikan saran dan pendapat ke pemerintahan. Sebab ada jalur resmi politik, yakni melalui Fraksi Partai Demokrat (PD) yang dipimpin putra SBY sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas.
Ibas sendiri adalah Politikus berpengalaman karena sudah pernah menjabat sebagai anggota DPR di periode 2009-2014. Bagi Misbakhun, SBY seharusnya menyampaikan idenya melalui jalur resmi di fraksi itu.
"Walaupun beliau (SBY) itu mantan presiden, tapi kan beliau ketua umum partai. Punya anggota DPR dan fraksi di DPR yang menjadi saluran untuk mengawasi jalannya pemerintahan," beber Anggota Komisi XI DPR RI itu.Bagi Misbakhun, sah-sah saja SBY menyampaikan pidato memberi saran kepada pemerintah. Sebab hak itu dilindungi oleh Konstitusi. Namun, dari sisi etika politik, mengingat posisi SBY, hal demikian menjadi kurang wajar dan kurang etis. Dalam konteks budaya hidup dan budaya politik Indonesia, menurut dia, SBY seharusnya tak terlalu menunjukkan dirinya 'berpengalaman' dan memiliki 'gairah' politis. “Makanya, saya melihat ada kesan kuat SBY sedang mengalami gejala post power syndrome,” tegas Misbakhun.
"Atau ada masalah lain, yakni ada disorientasi politik karena gagal menentukan bentuk sikap politik sebagai ketua umum partai politik," kata Misbakhun lagi.
Menurutnya, kalaupun ada masalah yang dihadapi pemerintahan saat ini, sebenarnya itu sangat besar merupakan andil pemerintahan sebelumnya yang dikomandani SBY selama 10 tahun. Dia menilai, kalau SBY kerap mencoba mengarahkan pemerintahan saat ini, sama saja SBY berusaha cuci tangan. "Pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang juga punya banyak masalah. Jangan cuci tangan seperti ini," kata Misbakhun.
Ada sejumlah saran SBY kepada pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya, dia menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dikelola dengan tepat agar fiskal negara tetap stabil. Pengelolaan APBN yang tepat, harus memperhatikan prioritas belanja. Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih terguncang, seharusnya APBN diarahkan untuk memperbaiki perekonomian.
Editor : Eriandi, S.Sos
