[caption id="attachment_6137" align="alignnone" width="649"]
Bank Indonesia (net)[/caption]JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengkritik instrumen kebijakan moneter BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena sangat konvensional, feodal, dan tidak transparan.
"Kebijakan tersebut dijalankan tanpa menerapkan prinsip governence dengan tata kelola yang baik. Jadi, sangat wajar apabila BI gagal menjalankan tugas utamanya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).Nilai tukar rupiah sempat melewati 14.700, sehari setelah pemerintah bersama DPR menetapkan angka nilai tukar rupiah sebesar Rp13.900 per dolar AS pada indikator asumsi makro ekonomi pada RAPBN 2016.
"Volatilitas nilai rupiah pada hari ini menunjukkan reaksi pasar yang negatif terhadap patokan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.900 sekaligus kegagalan Bank Indonesia membangun kepercayaan para pelaku pasar," ujar dia.Respon pasar yang negatif terhadap BI ini, resikonya harus diterima oleh seluruh bangsa Indonesia karena nilai rupiah sudah under valued, karena industri banyak ditopang oleh bahan baku dari impor.
"Tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan makin berat pada 2016 nanti," kata dia.Karena itu, Misbakhun mengingatkan kepada BI untuk lebih rasional, lebih cermat dan lebih realistis dalam menetapkan angka nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat pada indikator asumsi makro di RAPBN 2016.(*/aci)sumber:antara
Editor : Eriandi
