PADANG – Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menilai banyaknya jalan nasional rusak akibat tidak ada lagi pembatasan tonase. Kondisi itu diperparah dengan pengoperasian Jembatan Timbang Oto (JTO) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Jika kita perhatikan, banyaknya jalan nasional, Jalan Lintas Sumatera di Dharmasraya rusak akibat muatan truk barang yang melebihi tonase. Sementara kewenangan itu juga berada di pusat sekarang, kita tidak bisa membatasi lagi,” sebutnya.
Jika ada pembatasan tonase, maka jalan senantiasa terjaga. Sejak tonase tidak dibatasi, muatan truk melebihi 30 ton, akibatnya jalan menjadi hancur. Sementara perbaikannya tidak bisa cepat, harus melalui proses penganggaran dari pusat.
“Kita mengimbau perusahaan angkutan janganlah terlalu berlebihan muatan truknya, kasihan juga jalan sudah rusak parah,” ujarnya.
Menurutnya kerusakan jalan yang makin cepat terjadi itu akan merugikan daerah karena anggaran pemeliharaan jalan akan membengkak. Sementara, arus kerusakan jalan tidak sebanding dengan pengalokasian anggaran untuk perbaikan. Akibatnya, sejumlah ruas yang dilalui truk lebih cepat rusak.
Meski demikian Pemprov Sumbar hanya bisa mengusulkan karena sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan JTO dialihkan dari provinsi ke pusat. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat mengaktifkan kembali JTO.
Kerusakan terparah terdapat di Simpang Empat Sitiung, Simpang Empat Sikabau, di dDepan Terminal Angkutan Koto Baru, dan Sungai Betung, sepanjang jalan Lintas dari Koto Baru hingga Sitiung. Selain lubang, juga terdapat jalan bergelombang dan jalan retak. Tak hanya satu, tapi puluhan lubang terlihat di sepanjang jalan tersebut. (yose)
Komentar