[caption id="attachment_7162" align="alignnone" width="673"]
Majelis Ulama Indonesia (MUI) (net)[/caption]JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia kembali menyinggung soal fatwa pemimpin yang ingkar janji dalam Rapat Kerja Nasional I 2015 Majelis Ulama Indonesia yang digelar pada 10-12 November 2015 di Ancol, Jakarta.
"Perlu pendidikan politik masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang ingkar janji berdasarkan hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI Tingkat Nasional V di Tegal, 7-10 Juni 2015 tentang hukum berdosa bagi pemimpin yang ingkar janji," kata Ketua Tim Perumus Pokok Pikiran dan Rekomendasi Eksternal MUI, AM Romly.MUI harus berperan aktif sesuai kewenangannya untuk memberi pendidikan politik kepada pemilih agar berhati-hati, supaya tidak terjerumus memilih pemimpin yang ingkar janji. Sementara soal edukasi politik masyarakat itu tertuang di dalam rekomendasi Rakernas I 2015 MUI.
Dari beberapa rekomendasi Rakernas itu, MUI akan berperan lebih aktif memperkuat gerakan politik umat dengan menjadi komunikator antarpemimpin partai politik sehingga nilai-nilai Islam lebih mewarnai kehidupan politik bangsa sesuai rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke VI di Yogyakarta.Sebelumnya, Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum berdosa bagi pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye.(aci)sumber:antara
Editor : Eriandi, S.Sos
