PADANG – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar mengumumkan lembaga itu ditutup mulai Februari 2017 ini. Penyebabnya karena MUI tak memperoleh dana sejak 2015.
Menyikapinya, DPRD Sumbar mengajak lembaga itu dan Pemprov untuk mencari solusi.
“Janganlah sampai lembaga keagamaan tutup hanya karena masalah dana. MUI ini kan lembaga perjuangan. Mari kita bicarakan bersama dan cari solusi,” ujar Ketua Komisi V yang salah satunya membidangi masalah keagamaan, Hidayat, Rabu (8/2).
Hidayat mengakui MUI Sumbar tak mendapat dana dari APBD Sumbar sejak Tahun 2015. Ini dikarenakan sejak tahun itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang adanya anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos) pada APBD Sumbar. DPRD dan Pemprov sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 tetap memasukkan anggaran hibah bansos. Namun selalu dicoret dan tak disetujui Kemendagri.
“Hibah Bansos sejak tahun 2015 belum boleh dianggarkan pada APBD Sumbar karena belanja modal provinsi ini rendah,” tegasnya.
Dia menjelaskan belanja modal Sumbar memang hanya berkisar 20 hingga 22 persen. Sementara pemerintah pusat mengharuskan lebih dari itu. Kemendagri, kata dia, menegaskan selagi belanja modal tak lebih dari 24 hingga 30 persen maka hibah bansos belum boleh dianggarkan.
“Bukan hanya MUI Sumbar saja. Lembaga lain yang biasanya dapat hibah juga tak kebagian dana lagi sejak Tahun 2015,” ujarnya. (aci)
