PADANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhitung mulai 1 Januari 2020 tidak lagi bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang. Dengan demikian, pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia tidak dapat dilayani mulai 2020.Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina di Padang, Jumat (6/12) di Padang mengatakan, perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RSI Siti Rahmah berakhir pada 31 Desember 2019. Alasan tidak dilanjutkan kerja sama karena tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak untuk melanjutkan perjanjian.
"Kerja sama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu harus atas dasar suka dan kesepakatan kedua belah pihak," katanya.Ia menjelaskan, perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS berjangka waktu satu tahun, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
"Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan memiliki wewenang untuk membuat atau menghentikan perjanjian kerja sama dengan faskes," katanya.Ketika memutuskan kerja sama dengan faskes, BPJS Kesehatan melakukan beberapa hal, di antaranya membuat analisis kebutuhan faskes, melakukan kredensialing dan rekredensialing, serta meninjau ulang tingkat kepatuhan terhadap kontrak serta rekam jejak kerja sama yang sudah terjalin selama ini,
Dalam proses kredensialing dan rekredensialing, BPJS Kesehatan juga melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, asosiasi faskes, organisasi profesi, dan pihak lainnya yang dipandang relevan.Hal itu, katanya, untuk memastikan hasil kredensialing atau rekredensialing yang dilakukan objektif dan mewakili kepentingan semua pihak terkait.
Asyraf memastikan BPJS Kesehatan mempunyai standar untuk bekerja sama lagi dengan faskes, baik perjanjian kerja sama baru maupun pembaharuan."Setidaknya faskes tersebut harus lolos dalam penilaian kredensialing untuk kerja sama baru, sedangkan untuk pembaharuan namanya rekredensialing, ditambah hasil dari Walk Through Audit dan faskes juga harus punya "track record" pelayanan yang baik, tidak pernah mendiskriminasikan peserta JKN-KIS,” kata dia.Ia menjelaskan kredensialing merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan kualifikasi terhadap faskes, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).Penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi mutlak dan aspek teknis. FKRTL tidak akan diperbaharui kerja samanya jika nilai kredensialing berada di bawah 75, sedangkan FKTP nilai ambang batasnya 60.
“Sementara Walk Through Audit adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di faskes mitra BPJS Kesehatan dalam meningkatkan indeks kepuasan peserta. Pelaksanaan Walk Through Audit dilakukan diseluruh faskes tingkat pertama dan lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selama satu tahun,” lanjut dia.Terkait dengan rekam jejak pelayanan yang baik, menurut Asyraf, menjadi keniscayaan bagi mitra BPJS Kesehatan serta menjadi penilaian utama dalam pembaharuan perjanjian kerja sama.
“Kami BPJS Kesehatan diberikan amanah untuk menarik uang iuran dari peserta JKN-KIS, lalu dibayarkan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan melalui kapitasi dan klaim. Sehingga kami wajib menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS melalui faskes yang benar-benar berkomitmen menjalankan visi BPJS Kesehatan, yakni 'Mewujudkan Program JKN-KIS yang berkualitas tanpa diskriminasi',” ujar Asyraf lebih lanjut. Demikian antara. (ant/rin)
Editor : Eriandi
