Tak Berkategori  

Mulyadi: Jangan Ada Pasien Meninggal karena Tidak Mendapat Pelayanan Kesehatan

Jakarta, hariansinggalang.co.id-Tokoh masyarakat Sumatera Barat, Mulyadi meminta kepada pemerintah untuk bekerja ekstra keras dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19. Dia tidak ingin ada masyarakat yang terpapar Covid-19 meninggal karena sulit mendapat akses kesehatan.

“Jangan sampai (pasien Covid-19) ada yang meninggal karena tidak mendapat pelayanan kesehatan yang semestinya,” tegas Mulyadi di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Sebelumnya, dilaporkan oleh Koalisi Lapor Covid-19 dalam pernyataan resmi yang terbit pada Sabtu (3/7/2021) sebanyak 265 warga yang terpapar Covid-19 dilaporkan meninggal dunia ketika menjalani isolasi mandiri. 265 korban jiwa yang meninggal dunia positif Covid-19 itu dalam upaya mencari fasilitas kesehatan atau menunggu antrean IGD.

Korban itu tersebar di 47 kota dan kabupaten di 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, dan NTT.

Mulyadi merasa prihatin dengan terhadap kejadian tersebut,dimana ada korban meninggal di luar pelayanan kesehatan.

“Orang yang ke rumah sakit pasti butuh perawatan dan itu lebih baik daripada isolasi mandiri. Kalau kondisi kategori ‘sedang’ tidak dirawat bisa menjadi berat. Berat kalau tidak dirawat bisa menjadi kritis. Kritis jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi kematian,” jelas Mulyadi.

“Ini harus menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah,” tegasnya.

Dia melihat kondisi kolapsnya beberapa fasilitas kesehatan itu terjadi. Membuat masyarakat bingung mau mencari perawatan dalam keadaan darurat penuh dengan ketidakpastian.

“Jangan sampai masyarakat mutar kesana kemari tapi rumah sakit tidak ada yang bisa terima. Akhirnya nanti ada yang meninggal di jalan, di mobil, dsb. Tentu kita sangat sedih mendengar berita seperti ini,” jelasnya.

Mulyadi yang pernah menjadi Anggota DPR RI tiga periode ini mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan harus terpenuhi. Karena hal itu merupakan amanah konstitusi dan menjadi hak dasar warga negara. (zal)