[caption id="attachment_43739" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - Belasan kepala sekolah dari Kabupaten Solok datang mengadu ke DPRD Sumbar, Selasa (7/2). Mereka keluhkan ketidakjelasan mutasi dan posisi kepala sekolah yang akhirnya mengganggu persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Hal ini menjadi salah satu dampak dari beralihnya kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
Ketua Pewakilan kepala SMA se-Kabupaten Solok, Syafrizal mengatakan, Juli 2016 lalu ada belasan kepala SMA dibekali SK oleh Bupati Solok. Namun pasca beralihnya wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi masalah timbul. Sejumlah kepala sekolah lama tak mengakui SK Bupati per Juli tersebut dan ingin kembali menjadi kepala sekolah."SK Bupati keluar Juli 2016. Pengalihan wewenang baru Januari 2017. Apakah SK ini berlaku atau tidak inilah yang menimbulkan masalah," ujar Syafrizal.
Alhasil, kata dia, kepala sekolah yang saat ini menjabat dengan berbekal SK bupati takut untuk mengambil kebijakan. Padahal saat ini sedang persiapan menuju pelaksanaan UN dan UNBK pada April mendatang.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Marlina Suswati mengatakan hal ini bukan hanya terjadi di Solok namun juga di daerah lain. Marlina meminta para kepala sekolah lebih mempertimbangkan kepentingan siswa daripada persoalan tersebut.Ketua Komisi V DPRD, Hidayat mengatakan DPRD tegas meminta Pemprov dan Dinas Pendidikan provinsi untuk tak melakukan mutasi kepala sekolah sampai selesai UNBK pada April mendatang. (titi)Editor : Eriandi
