[caption id="attachment_6283" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi. (*)[/caption]PADANG PANJANG -Sejumlah anggota DPRD Kota Padang Panjang menilai, tata kelola pemerintahan daerah setempat saat ini dalam kondisi kacau balau. Bahkan ada yang menyebut, itulah puncak kekacauan pemerintah daerah sejak kota berjuluk Serambi Mekah itu ada.
“Benar-benar kacau. Jika tidak segera dibenahi, maka akan berimplikasi lebih buruk lagi bagi kota ini,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Panjang, Hendra Saputra dan anggota Komisi III H. Desfa Remindo kepada wartawan di gedung DPRD setempat, Kamis (21/5) kemarin.Menurut Hendra dan Desfa, penilaian itu mereka dapatkan setelah komisi-komisi di DPRD setempat, termasuk Komisi III menggelar hearing dengan SKPD terkait beberapa hari sebelumnya. Fokus dari hearing tersebut adalah untuk mempertanyakan target dan realisasi kegiatan selama catur wulan I 2015 (Januari-April).
Dari hearing itu didapatkan informasi yang merisaukan. Untuk kegiatan yang harus ditender misalnya, dari 116 kegiatan baru 17 yang sudah masuk ke ULP (unit layanan pengadaan). Padahal, akhir Juli semuanya sudah harus selesai ditender. (jasriman) Editor : Eriandi, S.Sos
