JAKARTA - Negara tidak mau CPNS terpapar radikalisme, karena itu seleksinya harus dilakukan secara benar. Penanganan radikalisme sudah mulai dilakukan secara terkoordinasi."Semua elemen harus bekerja sama, bukan sama-sama bekerja," Kata Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin kepada para pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat (17/1).
"Apa itu radikalisme, ya buruk, analog dengan kamu tak berakhlak, itu artinya buruk, jadi konotasinya sudah benar, meski dalam pengertian lebih dalam radikal bisa positif, namun tatkala bicara radikalisme, orang sudah tahu, itu buruk," kata Wapres.Menurut dia, penanganan radikalisme harus terkoordinasi antara kementerian dan lembaga, apalagi dengan masyarakat. "Perlu ada informasi yang jernih kepada warga negara, semacam imunisasi, agar rakyat tidak tertular radikalisme," kata Wapres menjawab wartawan.
Cara pikir jernih atas berbagai persoalan itu, harus diketahui oleh CPNS, sehingga tidak menimbulkan masalah baru kelak. Selain itu, dari arus utama, mencegah radikalisme perlu dilakukan dari hulu, yaitu pendidikan.Pendidikan, kata Wapres, jelas perlu kompetensi selain itu peserta didik harus pula memiliki komitmen dan karakter kebangsaan, sebab inilah bangsa kita satu-satunya. "Komitmen kebangsaan itu perlu, agar hilang sikap intolernsi di masyarakat manapun. Dari sudut itulah Wapres memandang perlu modernisasi cara berpikir, terutama dalam beragama.Pertemuan Wapres dengan para Pemred di Jakarta dan satu-satunya dari luar Jawa adalah pemred Harian Singgalang. Acara yang berlangsung sambil sarapan itu, berlangsung santai dan akrab. (kj)
Editor : Eriandi, S.Sos
