Tak Berkategori  

Nekat Masuk Sumbar, 1.982 Kendaraan Disuruh Putar Balik ke Daerah Asal

Kabid Humas Polda Sumbar, Satake Bayu.(guspa)

PADANG – Perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 29 Mei 2020 didukung penuh oleh aparat kepolisian. Seluruh kendaraan yang masuk ke Sumbar diperiksa dan disuruh putar balik seperti yang telah diterapkan pada masa PSBB tahap pertama.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Satake Bayu kemarin menuturkan, dari data selama masa PSBB tahap pertama mulai 24 April 2020 hingga tanggal 12 Mei 2020, petugas gabungan diperbatasan telah melakukan penindakan terhadap ratusan kendaraan yang akan masuk dan keluar Sumbar dengan cara menyuruh putar balik ke daerah asalnya.

Dikatakan, adapun jumlah kendaraan yang dilarang masuk ke Sumbar untuk kendaraan umum sebanyak 232, mobil pribadi sebanyak 763 dan untuk kendaraan roda dua sebanyak 325.

“Sementara untuk data kendaraan yang dilarang keluar untuk kendaraan umum sebanyak 123, untuk kendaraan pribadi 362 dan kendaraan roda dua sebanyak 213,” ujar Satake.

Jumlah kendaraan yang dilarang masuk selama PSBB tahap pertama sebanyak 1.320 dan yang kendaraan yang dilarang keluar Sumbar sebanyak 662 kendaraan.

“Jadi total keseluruhan kendaraan yang dilarang masuk dan keluar Sumbar berjumlah 1.982 kendaraan.” katanya.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menjelaskan, dalam masa perpanjangan PSBB ini seluruh kendaraan yang akan masuk ke Sumbar akan disuruh putar balik ke daerah asal.

“Tidak boleh masuk,” kata jenderal bintang dua tersebut.

Kapolda menegaskan, kendaraan yang diperbolehkan masuk ke Provinsi Sumbar hanya kendaraan tertentu saja seperti kendaraan pengangkut sembako, logistik, BBM, alat kesehatan dan orang sakit dengan dilengkapi dengan surat serta tenaga medis sebagai pendamping di dalam kendaraan tersebut.

Terkait adanya pembagian bantuan kepada masyarakat yang saat ini difokuskan di kantor Pos, petugas kepolisian telah ditempatkan untuk melakukan pengamanan dan tetap mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengikuti aturan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. (guspa)