Oleh karena itu, seharusnya berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Kementerian ESDM dan BPH Migas itulah pengendalian BBM bersubsidi dijadikan kebijakan standar, termasuk mengubah terminologi jatah (quota) yang kesannya bagi-bagi saja.Kelebihan jatah (over quota) BBM bersubsidi tidak mungkin terjadi dengan data yang telah tersedia dengan valid disertai pengalaman kedua instansi pemerintah itu dalam mengelola kebijakan migas.
Maka, pengendalian melalui pembatasan penggunaan BBM bersubsidi atas kebijakan penyaluran mekanisme terbuka ditambah disparitas harga yang lebar tidak akan efektif dan berpotensi terjadinya kelebihan jatah (over quota) secara berkelanjutan.Kebijakan penyaluran dengan mekanisme tertutup dan disparitas harga lebih kecil akan meminimalisir potensi kelebihan jatah (over quota) alokasi BBM bersubsidi.Relevansi penggunaan MyPertamina dengan data kelonpok pengguna BBM yang valid akan memungkinkan alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran.Opsi inilah yang harus dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan mendesak disahkan agar sesegera mungkin diberlakukan.(*)
