Mahyeldi pun membalas, dirinya dekat dengan istri Bupati Solok, Emiko Epyardi Asda. Sama-sama kuliah di Fakultas Pertanian Unand. Mahyeldi masuk tahun 1986, Emiko tahun 1987."Saya maju Pilwako Padang pada 2013 bersama Emzalmi yang diusung koalisi PKS dan PPP, Pak Epyardi yang menolong saya," sebut Mahyeldi. Epyardi saat itu memang tokoh penting di PPP.
Singkat kata, hubungan Mahyeldi dengan Epyardi baik-baik saja dan sudah terbangun lama. Tapi mulai renggang dan berseteru kabarnya gara-gara rilis Diskominfotik Sumbar itu. Rilis yang bikin gaduh.Rilis Diskominfotik Sumbar bikin gaduh juga dialami Bank Nagari. Ini terkait berita pernyataan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang mengendus ada manajemen Bank Nagari yang tidak setuju dengan konversi ke syariah. Untuk itu, mereka diminta mengundurkan diri saja. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan kegiatan Subuh Mubarokah bulanan ASN lingkup Pemprov Sumbar, di Masjid Raya Sumbar, Minggu (6/3/2022).
Apakah betul Gubernur Mahyeldi menegaskan hal seperti ini? Wartawan rasanya tidak ada yang hadir pada Subuh Sajadah itu dan tentu saja tidak mendengar atau wawancara langsung dengan Gubernur. Yang membuat rilis itu, adalah ASN Diskominfotik dan dijadikan rilis resmi Pemprov Sumbar. Karena resmi, berarti apa yang disampaikan Gubernur seperti itu, bisa jadi benar.Seorang wartawan pun pernah menjapri saya, 12 Agustus 2022. Dia bilang, blunder rilis Diskominfotik ini. Bara banyaknya PPPK maupek ka Gubernur.
Berita tersebut adalah "Gubernur Mahyeldi Keluhkan Keberadaan PPPK Memberatkan Pemerintah Daerah".PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.Saya lihat web sumbarprov.go.id, ternyata memang benar, itu yang disampaikan dalam rilis tersebut meski judulnya beda. Saya pun menjapri orang dekat Gubernur Mahyeldi yang menjabat Asisten 3 Setdaprov, Andri Yulika. Dia terkejut sambil menulis "Astaghfirullah". Andri, katanya, langsung menelepon Kepala Diskominfotik Jasman Rizal. Berita itu akhirnya hilang dari web.sumbarprov.go.id.Rilis bikin gaduh. Dan sepertinya, pejabat di OPD yang memproduksi rilis ini harus dievaluasi. Tapi Gubernur Mahyeldi, sekali lagi, orangnya paibo. Urang surau. Tak mau sembarangan menonjobkan pejabat. Meski ada sisi jeleknya, Gubernur Mahyeldi pasti melihat sisi positif pejabat tersebut. Sebagai bukti hampir dua tahun jadi gubernur (dilantik pada 25 Februari 2021), belum satupun pejabat eselon II yang dinonjobkan. Setelah ini? Entahlah. (*)
