Dampak dari kebjakan ini, selain keuangan PLN yang terbebani, keuangan negara yang berasal dari penerimaan pajak masyarakat juga seolah-olah hanya dinikmati oleh korporasi swasta yang memanfaatkan jaringan listrik milik negara tersebut.Data kelebihan pasokan yang disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo pada tahun 2021, misalnya telah membuktikan kapasitas terpasang listrik yang sebesar 349 ribu Giga Watt hour (GWh) hanya menghasilkan energi listrik yang terjual sebesar 257 ribu GWh.
Artinya, terdapat selisih 26,3% yang menjadi tidak terpakai (idle), dan apabila terdapat kenaikan sebesar 56% ditahun 2022. Dengan asumsi biaya pokok perolehan listrik rata-rata adalah Rp 1.333 per kWh bisa dipastikan potensi kehilangan pendapatan PLN kurang lebih sejumlah Rp 123 triliun lebih ditahun 2021 dan meningkat menjadi Rp246 triliun pada tahun 2022.Secara bilateral dan multilateral (internasional), pemerintah dihadapkan oleh masalah tingkat kepercayaan (trust) dari negara-negara donor yang peduli terhadap isu kebijakan transisi energi.
Hal ini terkait dengan dukungan lembaga donor melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendorong transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Jepang sendiri melalui lembaga resminya, yaitu Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menjadi promotor bidang energi dan dampak lingkungan sejak tahun 2002.Menindaklanjutinya dengan membangun kerjasama perdagangan (ekspor dan impor) dan kegiatan perekonomian lainnya di berbagai belahan dunia beserta komitmen pendanaannya.
Sementara itu, lembaga donor lainnya The Japan International Cooperation Agency (JICA) bertindak sebagai lembaga pendampingan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) juga menyediakan dana hibah dan pinjaman serta bantuan teknis secara langsung kepada negara-negara berkembang.Tidak kurang US$300-500 miliar disediakan oleh JBIC untuk mekanisme transisi energi dan dikoordinasikan oleh Bank Pembagunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang juga dipimpin oleh warga negara Jepang, Masatsugu Asakawa.
Kekuatan Jepang harus dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan transisi energi dan membangun kolaborasi untuk mencapai sasaran Nationally Determined Contributions (NDC) atau pengurangan emisi karbon 29 persen pada tahun 2030.Untuk maksud dan tujuan kerjasama transisi energi inilah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomina) Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan Gubernur JBIC yang baru ditugaskan pada 22 Juni 2022, Nobumitsu Hayashi di Hotel Imperial Tokyo, Jepang pada Senin 25 Juli 2022 lalu.
Nobumitsu Hayashi adalah Gubernur JBIC yang menggantikan pejabat sebelumnya Maeda Tadashi. Begitu juga dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden JICA, Tanaka Akihiko, pada Selasa 14 Februari 2023.Agar sasaran dan tujuan Dirjen Gatrik dapat tercapai secara efektif dan efisien, program sosialisasi, publikasi dan komunikasi dalam membangun kepercayaan publik nasional dan internasional harus dilakukan secara massif.Kemampuan mengkonsolidasikan kebijakan transisi bagi kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan kelompok terkait masalah dukungan pendanaan bilateral dan multilateral ini, khususnya dari Jepang sangat dibutuhkan.Sebab, karakter dan budaya masyarakat Jepang dasarnya adalah kejujuran sebagai bagian dari saling percaya (trust) serta ketaatan pada konstitusi dan per-UU-an berlaku tanpa materi yang bertentangan.
Oleh karena itu, komunikasi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) masyarakat kelistrikan, khususnya konsumen dan pemerhati energi akan memudahkan kerja Dirjen Gatrik.Termasuk penguatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang sejak Orde Baru menjadi mitra strategis dari JBIC dan JICA adalah faktor kunci keberhasilan (key success factor) dalam memuluskan dukungan bagi kebijakan transisi energi.
Untuk kerjasama kepemerintahan (G to G) dan pendanaan inilah, lembaga donor Jepang lebih mempercayai lembaga dan sosok pejabat pemerintahan (Menteri) Republik Indonesia yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan bisnis disektor energi. Mudah-mudahan Dirjen Gatrik Jisman P. Hutajulu dengan kinerja dan rekam jejak prestasi birokrasinya mampu memenuhinya, Selamat bertugas Pak Dirjen, semoga berhasil!(Ekonom Konstitusi, Ex Participant of JICA Friendship Programme for 21st Century in Japan, 1994).
