[caption id="attachment_6077" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]BOGOR - Kementerian Keuangan mengatakan kontrak pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dianggarkan di 2016 akan ditandatangani lebih cepat sehingga pelaksanaan proyek itu dapat dimulai di awal tahun.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani di Bogor, Sabtu (7/11) mengatakan pemerintah merencanakan dapat menuntaskan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 pada 14 Desember 2015.Sebelum pengesahan DIPA, menurut Askolani, empat kementerian teknis bidang infrastruktur sudah diminta Presiden Joko Widodo untuk memulai pra-lelang proyek infrastruktur.
"Jadi setelah pengesahan DIPA, pra-tender ini bisa dimulai kontraknya," ujarnya dalam diskusi dengan media di Bogor.Empat kementerian teknis yang ditugasi Presiden Jokowi untuk mempercepat pra-lelang adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR), Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM.Kemen PU-PR selaku kementerian yang membawahkan proyek infrastruktur pemerintah terbanyak memperoleh anggaran terbesar yang berjumlah Rp104,08 triliun.Setelah persetujuan UU APBN 2016 akhir Oktober lalu, saat ini, menurut Askolani pihaknya masih menunggu rincian belanja dan alokasi program dari K/L yang telah disetujui komisi di parlemen.(aci)
sumber:antara
