Oleh Oktafril FebriansyahPerkembangan media massa di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. terutama setelah memasuki era reformasi, seiring dengan keran demokrasi di Indonesia mulai terbuka. Hal ini ternyata memberi dampak kebebasan pers yang luar biasa. sehingga pers dapat dimanfaatkankan oleh berbagai pihak untuk membela kepentingan institusi pemiliknya, tidak terkecuali untuk kepentingan politik.
Kecenderungan yang terlihat saat ini, para elit politik di Indonesia mulai berlomba-lomba mendominasi perusahaan-perusahaan media guna menigkatkan citranya di mata publik. Para elit politik berusaha membangun komunikasi politik secara intens supaya dapat menarik simpati massa agar mau berpihak kepada mereka. Media begitu diburu oleh banyak pihak karena kekuatannya dalam membentuk opini publik.Media mampu membentuk kekuatan besar dalam masyarakat, terlepas dari apapun isi kontennya, mengharuskan kita berpikir secara kritis dan kreatif tentang media yang kita konsumsi, bagaimana media mempengaruhi kita sebagai individu dan bagaimana media membentuk budaya di masyarakat kita.
Hegemoni media saat ini terlihat semakin menjadi-jadi, kecendrungan bersatu dalam satu grup besar, sebagai contoh Aburizal Bakrie yang mengendalikan dua stasiun besar di indonesia, sebut saja TV One dan ANTV, lalu ada Hary Tanoe sebagai pemilik dari MNC Group yang didalamnya tergabung RCTI, MNC TV dan Global TV. Lalu ada lagi grup dari Surya Paloh yang mengendalikan siaran Metro TV, selanjutnya ada Chairul Tanjung dengan Trans TV dan Trans 7. Ini merupakan hanya segelintir dari hegemoni media yang ada di Indonesia.Para pengusaha media sebagai pemilik modal dari perusahaan tersebut, sudah barang tentu akan menentukan arah kebijkan dari konten isi dari medianya, tak heran jika media dijadikan sebagai penyalur komunikasi politik pemiliknya, untuk mensosialikan ideologi mereka. Sebagai contoh saat Anas Urbaningrum dan para elit partainya dirundung beberapa kasus, lalu diserang habis-habisan oleh lawan politiknya, melalu media yang mereka kuasai,.bahkan pimpinan partai demokrat saat itu sampai ingin membentuk meida sendiri untuk mengimbangi pemberitaan yang ada yang selalu memojokkannya.
Media harusnya hanya menyuarakan kebenaran, hal netral, proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan bangsa, bukan malah sebaliknya, seharusnya media massa berpihak pada etika, kepantasan, dan kepentingan bersama. Pers dinilai bertanggung jawab atas ruang publik dan pemerintahpun harus memegang teguh Undang-Undang Pers itu sendiri.Harusnya kita sudah bisa membuka mata terhadap kenyataan bahwa tidak ada media yang tidak punya keberpihakan. Paling sedikit media berpihak pada kepentingannya sendiri, entah itu kepentingan bisnis atau politik. tentang media harus netral mungkin cuma dongeng di kelas Dasar-Dasar Jurnalistik saja.
Netralitas acap kali menjadi sentra percakapan ketika pujian dialamatkan kepada Asumsi, terlebih menjelang Pemilu 2024 ini. Ketika hampir semua media lain, terlebih media-media mainstream, dianggap berpihak kepada salah satu calon, produk-produk asumsi dianggap lebih netral karena tidak tendensius dan berat sebelah.Ketidaknetralan atau tepatnya keberpihakan, media itu sebenarnya tercermin dari posisi dan pembingkaian yang diambil oleh media tersebut kepada isu-isu publik. Ini tidak ada urusan dengan benar dan salah karena, sekali lagi, kebenaran adalah sebuah variabel yang absolut dalam kerja media. Tapi sama seperti halnya audien yang tidak bebas nilai, media pun memiliki nilai-nilainya tersendiri kepada semua isu.
Mengangkat pemikiran Habermas (Hardiman, 2009: 18 & 20) sebuah kritik mampu membawa kemajuan menuju masyarakat yang komunikatif. Masyarakat yang komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, melainkan lewat argumentasi. Hal inilah yang mesti kita lakukan.Menurut Donald Ellis, media utama pada suatu waktu akan membentuk perilaku dan pemikiran. Saat ada perubahan pada media, maka berubah pula cara berpikir kita, pengelolaan informasi, dan menghubungkan satu sama lain. Media tertulis membawa perubahan besar dalam masyarakat, ketika kita menulis sesuatu, kita bisa memisahkannya dari waktu, kita bisa memanipulasinya, merubahnya, mengeditnya serta membuat ulang. Hal ini membawa pemisahan antara pengetahuan dari orang yang mengetahui. Pengetahuan menjadi objektif dan bisa mengasumsikan status kebenaran, dan bisa dipisahkan antara mereka yang memiliki kebenaran dan yang tidak.Demikianlah peran media saat ini yang kita rasakan, memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi komunikasi politik di Indonesia. Pertarungan antar elit media dalam memperjuangkan ideologi dan kepentingan mereka semakin menjadi-jadi, dan ini akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan iklim demokrasi di negara ini, Media massa akan terus menjadi instrument utama dalam memantapkan dan membangun komunikasi politik yang diinginkan oleh sebuah kepentingan.Persoalan semakin pelik saat media arus utama justru mengambil konten dari media sosiaol yang penuh dengan informasi yang sulit dipertanggung jawabkan. Bahkan media massa terkesan adu cepat dengan media sosial. Dan ini Ini akan menjadi lingkaran setan kedepannya.
Sudah saatnya ada rubrik khusus sebagai wadah terbuka untuk masyarakat menyampaikan kritikan pada media massa. Tuntutan itu, tentu sebagai wujud dari kemajuan demokrasi, Karena media adalah sebuah wadah demokrasi masyarakat, mediapun juga semestinya siap dikritik, bila tidak mau dikritik ini akan terus menjadi kekuatan bagi kekuasaan dan masyarakat akan menjadi korban dari kekuasaan.bSejatinya kekuatan tersebut, bukan saja bagi pemerintah tetapi juga menjagi kekuatan nyata terhadap pemilik media sendiri. (Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas Padang)
