Tahukah kita apa dampaknya? akibatnya menyedot anggaran sangat besar dan bertambah besar setiap tahun,hanya utk mengurus sampah, tambah luasan TPA, tambah tenaga K3, tambah biaya operasional dan BBM, tambah truck berikut operasional dan pemeliharaannya, tambahkontainer, tambah lain-lainnya, belum lagi dampak yang ditimbulkannya seperti banjir dan penyakit serta dampak lainnya yang tentu menyedot anggaran untuk menyelesaikannya, padahal masalahnya sepele yang buang sampah merasa benar, karena tidak mendapatkan hukuman yang sepadan akibat perbuatannya.
Jika melihat PKL liar, apa persepsi sebahagian kita, mana pemerintahnya, nggak tegas, nggak digusur, namun yang belanja disitu banyak dan tidak merasa bersalah, malah yang teriak teriak dimedia sosial untuk tertibkanPKL tersebut juga belanja disitu, kita tahu pasar terjadi karena bertemunya pembeli dan pedagang utk bertransaksi, nggak mungkin ada pedagang jika nggak ada yang beli, akibatnya apa, akhirnya perlu ditambah tenaga satpol, nambah jam lemburnya, nambah biaya peralatannya, nambah biaya makan dan minumnya dan setiap tahun terus bertambah. Yang belanja sembarangan juga bertambah karena nggak merasa itu sebuah hal yang salah karena memang tidak ada yang menegur pembelinya, karena selama ini kita selalu berpikir pedagangnya yang salah, dan pemerintahlah yang harus tertibkan PKL tsb.
Kalau kita melihat fasilitas umum dirusak, yangdiumpat-umpat pemerintahnya, nggak dijaga lah, nggak dirawat lah, yang merusak santai saja tanpa ada yang berinisiatif melaporkan atau mengingatkan, akibatnya
apa, yang merusak nggak pernah merasa hal tersebutsalah, karena memang nggak ada yang merasa perlu ikut menjaga, nggak ada yang melakukan pelaporan.
Pemerintah karena di desak opini its ok saja, tambah petugas yang mengawasi fasilitas umum, semula kerja 8 jam jadi 24 jam akibatnya tentu ke pembiayaan, perbaikiyang sudah dirusak, tambah petugas dan peralatan untuk mengawasi, implikasinya anggaran harus dialokasikan besar untuk membenahi itu.
Kemudian masalah begal dan kenakalan remaja, kita tahu mereka bukan anak miskin dan anak telantar yang menurut undang undang menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, mereka punya keluarga, punyasuku, punya mamak, punya lingkungan yang harusnya mengawasi, tapi karena opini bahwa pemerintah pasti bereskan, semua yang harus bertanggung jawab utama tsb seakan melepaskan tanggung jawabnya pada pemerintah, nah ujungnya pasti biaya.Akibatnya apa? prioritas anggaran menjadiberubah, anggaran yang seharusnya diprioritaskan membangun infrastruktur, jaminan kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita untuk menjadi lebih baik sehingga bisa hidup lebih nyaman,lebih efisien dan lebih berkualitas malah tersedot banyak untuk membiayai dampak dari perilaku menyimpang tsb, karena memang opini telah terbentuk bahwa peran dan tanggung jawab sebagai individu, sebagai orang tua, sebagai mamak atau sebagai tanggung jawab lingkungannya dalam masyarakat akan dibereskan nantioleh Pemerintah.
Ada sebuah pelajaran sangat berharga yang saya lihat dan alami ketika di tahun 2019 melaksanakan tugas ke Hildesheim sebuah Kota di German yang mempunyaihubungan Sister City dengan Kota Padang. Mendarat di Bandara Hannover saya menaiki kereta api menuju Hildesheim dengan membeli tiket seharga Rp. 800 ribu.
Satu deret dengan tempat saya duduk, saya melihat seorang mahasiwa hanya memperlihatkan kartu mahasiswanya sehingga tidak perlu membeli tiket yangmahal tersebut. Ketika akan menginap saya memilih menginap disebuah motel kecil dekat alun-alun kota, alun-alun ini setiap pukul 07.00 pagi dipenuhi oleh pedagang yang tertib menjual berbagai bentuk kebutuhan harian dengan pembeli yang sangat ramai, namun jam 12.00 siang tempat itu kosong tanpa perlu komando atau penertiban, bersih kembali seperti sediakala, jangankan sampah bekas air tumpah saja tidak ada. Dilokasi tersebuttidak ada petugas bahkan tong sampah pun tidak ada, semua diurus mandiri oleh masing-masing pedagang danpembeli tersebut. Saya juga sempat berkunjung ke apartemen seorang teman, namun sang teman sedang bertugas beberapa hari keluar kota dan meninggalkan orang tuanya yang berumur 85 tahun sendiri di apartemen tersebut. Saya sempat menyampaikan kekuatiran kepada teman tersebut kenapa orang tuanya yang lanjut usia ditinggal sendiri, namun dia menjawab bahwa negaranya sudah memberikan jaminan, dia hanya perlu melapor kepada dinas urusan sosial akan bepergian beberapa hari,kemudian ada yang mengunjungi dan menemani orang tuanya mengobrol disiang hari, ada yang mengambil laundry untuk dicucikan dan ada yang memeriksakesehatan orang tuanya di apartemen tersebut, yang semua pelayanan tersebut merupakan fasilitas negara kepada rakyatnya.
Karena saya bertugas di perencanaan hal ini menimbulkan rasa penasaran dan ingin tahu bagaimana bentuk prioritas anggaran kota Hildesheim ini. Dalam anggaran kotanya, saya tidak menemukan disitu biaya-biaya yang perlu dianggarkan akibat dampak perilaku, seperti mengelola sampah akibat kegiatan masyarakat, biaya operasionalpenertiban kota karena banyaknya kenakalan akibat remajanya tawuran, atau biaya-biaya menanggulangi kerusakan fasilitas umum karena dirusak. Anggaran kota Hildesheim bisa fokus untuk memfasilitasi bukan dampak perilaku tapi melayani kebutuhan warganya. Saya jadi teringat kata-kata seorang pamong senior ketika memberi pengarahan saat saya mengikuti pembekalan menjadi ASN ditahun 1999. Beliau mengatakan bahwa yang palingutama adalah membangun jiwa karena pada lagu Kebangsaan Indonesia Raya ada bait sesudah kata ‘bangunlah’ adalah kata ‘jiwa’ baru diikuti kata ‘raga’.
