Jadi, kekhawatiran Bank Dunia dan ketidakkreatifan Menkeu Sri Mulyani terkait beban anggarannya adalah sesuatu yang mengada-ada (naif), merujuk data dan fakta yang disampaikan WFP tersebut! Semestinya, menkeulah di dalam kabinet yang harus getol memperjuangkan anggaran negara untuk kebaikan generasi penerus bangsa, agar semakin cerdas dan mampu memajukan dan memandirikan perekonomian bangsa sesuai konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945.
Setelah penetapan hasil resmi presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Putusan MK, diharapkan Presiden Joko Widodo dapat memulai proyek percontohan (pilot project) program makan siang gratis tersebut. (*)Makan Siang Gratis Adalah Hak Konstitusional Ekonomi
![Foto Defiyan Cori](https://www.rumpuntekno.com/assets/mitra/9/2024/05/thumb_foto-opini-makan-siang-gratis-adalah-hak-konstitusional-ekonomi--300524122935.webp)
Peneliti Ekonomi Bappenas (Research Associate)/Alumni FE UGM dan Bayreuth Universitat, Germany
Opini lainnya
M. Fajar Rillah Vesky
Diaspora Minang di Golkar Institute
Diaspora Minang di Golkar Institute
Mona Sisca
10 Tahun Komisi Informasi Sumbar
10 Tahun Komisi Informasi Sumbar
eriandi
Pak Dewan
Pak Dewan
Khairul Jasmi
Makan tak Henti-henti dan Kereta Seolah tak Berbunyi
Makan tak Henti-henti dan Kereta Seolah tak Berbunyi
Werry Darta Taifur
Melihat Dump Truk Bertenaga Listrik di Sinoma Mine Construction China
Melihat Dump Truk Bertenaga Listrik di Sinoma Mine Construction China