Menari di Atas Bara, Seni Public Relations dalam Mengatasi Krisis Komunikasi

Foto Nofri Andeska Putra
×

Menari di Atas Bara, Seni Public Relations dalam Mengatasi Krisis Komunikasi

Bagikan opini

Kemampuan untuk mengelola Narasi Kuantum menjadi semakin penting di era di mana setiap audiens mengharapkan pesan yang personal dan relevan. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan preferensi masing-masing segmen audiens, serta keterampilan dalam mengadaptasi pesan tanpa mengorbankan substansi. PR modern harus menjadi master dalam seni storytelling yang adaptif, mampu menceritakan kisah organisasi dalam berbagai "bahasa" yang resonan dengan beragam audiens.

Namun, mengelola krisis bukanlah sekadar tentang respons cepat dan adaptif. PR modern harus membangun "Resiliensi Reputasi", sebuah konsep di mana fokus tidak hanya pada pemulihan citra pasca krisis, tapi membangun "sistem imun" reputasi yang kuat. Ini melibatkan kultivasi hubungan jangka panjang dengan stakeholders, membangun cadangan "goodwill", dan menciptakan ekosistem informasi yang mendukung narasi positif organisasi.

Griffin (2008) menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam manajemen reputasi. Ia berpendapat bahwa organisasi yang secara konsisten membangun reputasi positif akan lebih tangguh menghadapi krisis. Investasi berkelanjutan dalam program CSR yang autentik, membangun jaringan "brand advocates", dan menciptakan konten edukatif yang memperkuat posisi organisasi sebagai thought leader di industri adalah beberapa strategi kunci dalam membangun resiliensi ini.

Contoh yang baik dari pendekatan ini adalah strategi Patagonia dalam mengelola reputasinya. Perusahaan pakaian outdoor ini secara konsisten membangun citra sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, tidak hanya melalui produk-produknya, tetapi juga melalui kampanye dan inisiatif lingkungan yang berani. Ketika menghadapi kritik terkait praktik bisnisnya, Patagonia memiliki "bantalan" reputasi positif yang membantu mereka menavigasi situasi dengan lebih efektif.

Dalam lanskap media yang terfragmentasi, PR juga harus menguasai "Diplomasi Digital". Ini adalah seni negosiasi dan manajemen konflik di ruang digital, di mana batas antara publik dan privat semakin kabur. PR harus mampu mengelola krisis yang mungkin bermula dari satu komentar di media sosial namun berpotensi viral. Pelatihan "digital first responders" yang bisa mendeteksi dan merespons potensi krisis di media sosial dengan cepat dan tepat, menggunakan bahasa yang sesuai dengan platform dan audiensnya, menjadi krusial.

Chatra dan Nasrullah (2008) menekankan pentingnya kecepatan respons dalam mengelola krisis di era digital. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa respons yang terlalu cepat tanpa pertimbangan matang bisa memperparah situasi. Diplomasi digital membutuhkan keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian, serta pemahaman mendalam tentang dinamika masing-masing platform digital.

Kasus United Airlines yang viral pada 2017, di mana seorang penumpang diseret keluar dari pesawat, menunjukkan pentingnya Diplomasi Digital. Respons awal United yang terkesan dingin dan tidak empatik memperparah situasi, memicu gelombang kemarahan di media sosial. Sebaliknya, ketika KFC Inggris menghadapi krisis kekurangan ayam pada 2018, mereka merespons dengan humor dan kejujuran di media sosial, yang justru membantu meredakan situasi dan bahkan mendapatkan simpati publik.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, PR juga harus mengembangkan "Etika Augmented". Di era di mana realitas semakin bercampur dengan dunia virtual, kerangka etis PR harus diperluas untuk mempertimbangkan dampak komunikasi tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di ruang digital dan realitas virtual. PR harus bisa mengelola reputasi organisasi di berbagai "realitas" ini secara simultan.

Doorley dan Garcia (2007) menekankan pentingnya integritas dan konsistensi dalam manajemen reputasi. Namun, di era digital, konsep integritas ini perlu diperluas. Misalnya, bagaimana organisasi mengelola avatar digitalnya? Bagaimana mereka memastikan konsistensi pesan antara spokesperson manusia dan AI? Bagaimana mereka menangani isu privasi dan keamanan data dalam interaksi virtual?

Pengembangan avatar digital atau "spokespersons" AI yang bisa merepresentasikan organisasi di ruang virtual, dengan protokol etis yang ketat untuk penggunaannya, mungkin akan menjadi norma di masa depan. Namun, penting untuk selalu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. PR harus memastikan bahwa penggunaan teknologi canggih tidak mengorbankan autentisitas dan kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan dengan publik.

Bagikan

Opini lainnya
Terkini