Pada awalnya banyak spekulasi. Pasca Keputusan MK tentang PSU DPD RI 2024 di Sumbar. Kaget wa bil masgul tak menyangka. Seorang Irman Gusman lolos. Maka tuduhan berdatangan. Oleh karena kepentingan seseorang, PSU diadakan. Padahal alangkah baiknya dana yang 400 Milyar sumbangkan saja untuk pendidikan. Untuk orang miskin. Dan banyak yang lain.
Bagi pengamat hukum dan politik tentu menggelikan spekulasi seperti itu. Dana APBN dapat bisa dialihkan begitu saja bila Irman rela tak ikut PSU. Seakan-akan seorang Irman bisa lari dari Keputusan MK untuk “menyumbangkan” dana itu kepada maksud lain.
Mereka tak sadar, bahwa secara tak langsung akan ada tuntutan balik oleh MK kepada Irman kalau tak patuh ikut PSU. Keputusan PSU adalah tuntutan Irman dan itu dikabulkan.
Tinggalkanlah huru-hara spekulasi. Yang penting sekarang PSU sudah sukses dilaksanakan. Maka kini mari buat kajian baru. Apa positif dan hal yang merasa ada negatifnya dari PSU itu.
Positif pertama adalah martabat dan wibawa KPU, Bawaslu, DKPP, PTUN dan MK naik kembali. Dengan Keputusan MK menerima tuntutan Irman Gusman, maka hukum dan wibawa hukum tegak kembali. Lembaga-lembaga tadi seakan menjemput keteledoran pelaksanaan hukum yang bengkok kembali diluruskan dalam kasus Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.Kedua, nama baik Irman Gusman yang terpupus dan cacat selama lebih kurang 8 tahun, kembali bersih. Sejak 16 September 2016 sampai dikabulkan MK tuntutannya 10 Juni 2024 Irman tersandera di mata publik dan sosial.
