Pilkada Sumatera Barat 2024 merupakan momentum untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi demokrasi yang telah ada. Meningkatkan transparansi dan partisipasi yang lebih luas menjadi dua pilar penting dalam upaya ini. Transparansi bukan hanya terbatas pada pelaporan keuangan dari kandidat, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemilihan, dan penanganan pelanggaran. Dengan sistem yang lebih terbuka, di mana setiap tahapan dan keputusan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Selain itu, memfasilitasi partisipasi yang lebih luas tidak hanya meningkatkan legitimasi proses tersebut, tetapi juga menginspirasi rakyat untuk terlibat aktif, baik dalam pemilihan maupun dalam proses politik berkelanjutan.
Dalam konteks lebih luas, Pilkada yang transparan dan inklusif membantu dalam mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat Sumatera Barat secara lebih akurat dan adil. Ini berarti bahwa setiap suara dihargai dan setiap pendapat diakui, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Peningkatan mekanisme dialog antara calon dan warga, serta peningkatan akses informasi tentang program dan visi masing-masing calon, akan mendorong pemilih untuk membuat keputusan yang lebih informasi. Ini tidak hanya memperkaya proses demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili keinginan dan kebutuhan rakyat.
Akhirnya, peran aktif dari lembaga pengawas dan penegakan hukum dalam menjaga integritas Pilkada sangat krusial. Integritas ini penting tidak hanya selama proses pemilihan, tetapi juga dalam penerapan hasil pemilihan. Jika transparansi dan partisipasi rakyat dapat ditingkatkan dan dijamin keadilannya, Pilkada Sumatera Barat 2024 bisa menjadi model untuk reformasi demokrasi di Indonesia, memperkuat sistem politik yang lebih responsif dan akuntabel. Ini akan memungkinkan Pilkada Sumatera Barat menjadi lebih dari sekadar pemilihan kepala daerah; itu menjadi manifestasi dari demokrasi yang matang, di mana prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang substantif. (***)
