Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memelihara orang miskin dan orang terlantar. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya.
Peraturan perundang-undangan di atas hanya contoh, dan mungkin terdapat peraturan lain yang relevan dengan topik ini. Penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan mungkin berbeda-beda, tergantung pada kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Merdekanya kaum miskin
Makna kemerdekaan bagi warga negara miskin bisa diartikan dalam beberapa perspektif dan tentu akan dimaknai secara positif dan negatif. Medsos dan berita link online cukup banyak menyajikan merdeka bagi kaum miskin dan mereka yang tak sukses dalam mengisi kemerdekaan, baik karena faktor kultural, struktural dan disebabkan gagalnya pemegang amanah menunaikan tugas suci kemerdekaan.
Merdeka miskin ada pula yang dengan enteng menyebut bahwa kaum miskin adalah residu pembangunan yang tak mungkin dielakkan. Aktor pembangunan yang bermazhab materialistik hedonistik mudah saja baginya melecehkan dan tidak menempatkan manusia secara manusiawi. Kaum kapitalistik materialistik adalah musuh Pancasila dan mesti dilawan oleh pejuang kemerdekaan sepanjang waktu.
Namun tak salah pula diingatkan bahwa makna merdeka bagi kaum miskin untuk dijadikan spirit dan semangat merebut kesempatan. Ada beberapa perspektif merdeka bagi kaum miskin.1. Keluar dari Lingkar Kemiskinan
Ikhtiar dan usaha maksimal untuk keluar dari lingkar kemiskinan mesti menjadi motivasi bagi kaum miskin yang hidup di era kemerdekaan yang sudah 79 tahun ini.
Kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Kemerdekaan memberikan kesempatan untuk meraih pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.
