Beragam tudingan kepada DPR yang “melawan” putusan MK. Apa yang dilakukan DPR dinilai sebagai upaya untuk mengamputasi demokrasi.
Jelas upaya-upaya DPR tersebut sebagai bentuk memuluskan salah satu kelompok demi sebuah kekuasaan. Agenda besar tengah disusun demi memuluskan atau melanggengkan kekuasaan dalam jangka waktu yang lama.
Hak masyarakat untuk mendapatkan buah demokrasi tersebut tidak ada sama sekali. Jadilah rakyat tetap sebagai penonton dan korban dari sebuah kebijakan yang lahir. Munculnya tokoh untuk menghadapi “koalisi besar” sudah ditebas duluan melalui pedang DPR. Hal ini bisa memunculkan kemuakan rakyat. Bisa saja di kemudian hari muncul gerakan besar masyarakat yang sudah “muak” itu melihat dengan drama-drama Korea yang dimunculkan di tengah perpolitikan tanah air. (***)
