Atas keberhasilan kedua negara ini, selaku Presiden terpilih RI diplomasi Menhan Prabowo Subianto akan dapat membangun cara pandang baru dibidang pertahanan dan keamanan kawasan melalui peningkatan kerjasama ekonomi yang menghargai kemerdekaan dan perdamaian serta tidak memaksakan kepentingan suatu negara atas negara lain. Menolak cara-cara tidak demokratis dalam "menghukum" suatu negara berbeda pandangan politik melalui kebijakan embargo yang justru melanggar hak asasi manusia (HAM) itu sendiri. Justru negara pelanggar demokrasi dan HAM yang mengabaikan perikemanusiaan dan perikeadilanlah yang harus dikenakan embargo oleh bangsa-bangsa didunia.
Bertetangga Menghargai Kedaulatan
Kunjungan Menhan RI sangat tepat momentumnya untuk menguatkan cara pandang (persepsi) bersama terkait model kerjasama pertahanan dan keamanan negara dimasa depan untuk tujuan terciptanya perdamaian kawasan dan dunia. Disamping itu, kepentingan kerjasama kemitraan strategis dengan keempat negara itu juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menghadang konfigurasi blok politik multilateral melalui kemurnian diplomasi atas dasar/ideologi dan konstitusi negara, Pancasila dan UUD 1945 (asli/pra amandemen). Dalam terminologi inilah, kepentingan politik luar negeri NKRI lebih diutamakan (nasionalisme) diatas kepentingan individu dan atau aliran modal/capital (individualisme dan kapitalisme) asing.
Sinyalemen bersahabat dan bertetangga tanpa sekat (blok) ini diperkuat oleh tidak ada masalah bagi Indonesia bekerjasama dengan negara-negara berideologi sosialisme, bahkan komunisme melalui kunjungan Menhan RI tersebut. Asal, kerjasama kemitraan strategis tersebut ditempatkan dalam posisi kesetaraan dan kesejajaran berdasar piagam hak asasi manusia (equality based on human right) serta saling menghormati dan menghargai (mutual respect) sikap politik masing-masing negara berdaulat. Artinya, kepentingan perdamaian dunia demi terciptanya ketertiban dalam stabilitas pembangunan melalui kebijakan masing-masing negara untuk mewujudkan keadilan sosial lebih diutamakan tanpa campur tangan negara lain.
Sebab, arah dan tujuan terbentuknya pemerintahan NKRI (Pembukaan UUD 1945) selain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan kemerdekaan. Oleh karena itu, kerjasama melalui kemitraan strategis haruslah didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang harus dibangun tanpa blok. Hal inilah, yang kembali ditekankan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto saat kunjungan ke Papua Nugini untuk memperjelas posisi Indonesia ditengah konstelasi politik dunia. Indonesia akan melakukan kerjasama melalui kemitraan strategis yang konstruktif (bukan destruktif) dengan menghargai prinsip integritas teritorial masing-masing atau bersahabat yang berdaulat.Last but not least, untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. maka selain menjalankan misi Asta Cita butir ke-1 dan 2 juga dalam rangka mendukung reformasi struktural perekonomian non arus utama (mainstream) bagi penegakkan sistem ekonomi konstitusi melalui terminologi kerjasama (cooperation) dan kolaborasi (collaboration) sehingga kemiskinan dan ketimpangan ekonomi nasional dan belahan dunia lain dapat teratasi. Perlu kiranya, Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kemitraan strategis ke negara kawasan lainnya terkait isu bidang lainnya yaitu pangan, energi dan air (food, energy and water) yang berpengaruh juga pada pertahanan dan keamanan negara.
Pasca kunjungan keempat negara itu, maka diharapkan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga dapat berkunjung ke salah satu negara penting dan strategis di kawasan Afrika dan Amerika Selatan untuk memantapkan kebijakan politik bertetangga baik tanpa blok, yaitu ke Afrika Selatan dan atau Aljazair serta Venezuela dan atau Brazil yang secara historis juga dekat dengan perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Semoga usulan ini dapat ditindaklanjuti agar Indonesia muncul sebagai super power baru dunia (the new super power) melalui pendekatan dialog dan lunak (soft and dialogue policy power) atau "omon-omon" super power berkomunikasi baik dengan negara sahabat secara bebas dan aktif.
