Dalam putusannya, MK mengatur, syarat usia minimal seseorang maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati/calon wakil bupati dan calon wali kota/calon wakil wali kota adalah 25 tahun dihitung pada saat penetapan pasangan calon.
Bisakah Putusan MK Dibatalkan DPR?
Tentu saja bisa , kata anggota DPR RI, karena fungsi pembuat dan perevisi Undang- Undang adalah DPR RI. Demikian bunyi teksnya he he.
Jika selama ini masyarakat diberi pemahaman bahwa keputusan MK adalah final dan mengikat (binding). Kenapa sekarang justru menyalahkan keputusan MK yang disukai rakyat kebanyakan? . Suasana rapat kerja (raker) Baleg DPR dan Pemerintah membahas RUU Pilkada yang intinya resmi menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024) menjadi panas. Atas penolakan tersebut, masyarakat membalas menolak keputusan DPR RI. Banyak pihak yang bergerak, ada yang berbentuk petisi yang ditandatangani ribuan tokoh, Profesor , penulis yang menulis kesaksiannya atas peristiwa yang menyakitkan itu, bahkan ribuan mahasiswa demo ke DPR RI dan DPRD di beberapa daerah sehingga banyak mahasiswa menjadi korban represif petugas.
Peristiwa kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan kepolisian terhadap aksi protes menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pada 22 Agustus hingga 26 Agustus 2024 silam adalah repetisi dari aksi represif polisi. Seakan mahasiswa dibungkam. Namun daya juang mereka yang tinggi dan semakin bergelombang membuat DPR RI akhirnya terpaksa taat dengan keputusan hukum yang seharusnya yakni mengikuti keputusan MK. Alangkah lucunya negeri ini.
Tertumpang Harapan pada PrabowoSejak tumbang Soeharto dengan orde barunya, mengelola birokrasi , penegakkan hukum, menolak KKN menjadi agenda utama dari sekian agenda pemerintah yang harus direformasi.
Semua tentu tujuannya untuk melaksanakan amanah UUD 45 yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan hukum yang adil, merata memerhatikan seluruh rakyat dengan akuntabel. Harapan itu tentu sederhana saja, Prabowo mampu menetapkan skala prioritas program pembangunan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat bukan kepentingan oligarki. Dia akan menjadi role model ke bawah.
Tak ada lagi gerakan yang mengadu domba sesama rakyat. Harapannya tentu dalam aksi di berbagai urusan pemerintah, bukan hanya kata- kata. Soal kata- kata biarlah urusan penulis, penyair, kritikus, wartawan, akademisi , ulama, dan anggota parlemen . Biarkan mereka bicara sebagai bukti demokrasi sehat. Semua berperan sesuai fungsinya dengan mendengarkan hati nurani. Itu saja.(*)
