Akan tetapi ada yang lebih progresif. Mufasir Said Qutub mengatakan AMNM harus ditegakkan dengan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, AMNM lunglai.
Pendapat yang kedua ini, agaknya menjadi kredo bagi parpol berbasis Islam dan dakwah. Dan itu sudah sejak masa lalu.
Dalam dalam berbagai variasi, di Indonesia sampai hari ini, cita-cita politik AMNM itu tak pernah lepas dari dada tokoh, kader parpol dan ormas yang menyatakan diri sebagai parpol dan ormas berorientasi dakwah.
Sampai disitu, TS menghela nafas. Di balik gagang perangkat audio call WA penelepon awal tadi berkata: apa hubungannya dengan Pilkada Sumbar?
Inilah resiko yang sedang dan bakal dihadapi Muhammadiyah. Kekuasaan sebagai sumbu AMNM dikaitkan dengan nama-nama yang didukung sedang menghadapi pemahaman yang berbeda-beda, respon TS.
Apalagi ada tokoh , kader , aktivis, pemimpin, jasawan, dermawan, filantropi Muhammadiyah yang dirinya, keluarganya atau yang selama ini berkutat membantu AMNM via persyarikatan, tidak termasuk di dalam daftar rekomendasi itu.
Mereka merasa nelangsa atau “mengurut dada”, sedih, tak hepi.Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan (1912) sampai tahun (2022) sikap menjaga jarak Muhammadiyah secara formal dengan kekuasaan selalu terpelihara.
Pernah pada dekade awal kemerdekaan, Muhammadiyah secara organisatoris menjadi komponen khusus Masyumi, tetapi tahun 1955 keluar. Meskipun orang perorangan tokoh Muhammadiyah tetap di dalam Masyumi. Maka ada istilah tak resmi: M1 (Muhammadiyah) dan ada M2 (Muhammadiyah Masyumi).
Di zaman Orde Baru sampai sekarang, Muhammadiyah secara persyarikatan tak pernah mendukung apa lagi bergabung dengan parpol. Tak pernah pula resmi mendukung Paslon di tingkat manapun.
