Opini publik merupakan faktor penting dalam sistem demokrasi karena menentukan sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan menyampaikan informasi yang benar mengenai kebijakan yang sedang dijalankan. Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik memungkinkan mereka untuk mengkritisi serta memberikan solusi alternatif yang lebih baik bagi jalannya pemerintahan (Diamond & Plattner, 2010). Oleh karena itu, mahasiswa harus membekali diri dengan wawasan yang luas agar dapat memberikan perspektif yang komprehensif kepada masyarakat.
Perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang besar bagi mahasiswa dalam menyebarkan opini mereka. Media sosial menjadi sarana utama dalam membentuk opini publik, di mana mahasiswa dapat memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Namun, penggunaan media ini juga harus diiringi dengan tanggung jawab akademik dan etika komunikasi agar tidak menimbulkan disinformasi atau opini yang tidak berdasar (Norris, 2011). Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan sebagai aktor yang mengedukasi masyarakat dengan informasi yang akurat dan berbobot.
Selain membangun opini publik, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat. Melalui kajian akademik, mahasiswa dapat menguji efektivitas suatu kebijakan serta memberikan kritik yang membangun berdasarkan hasil penelitian yang kredibel. Partisipasi aktif dalam diskusi kebijakan, seminar, serta forum akademik lainnya dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam pengambilan keputusan publik (Putnam, 2000).
Pemerintah juga perlu menyadari pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembuatan kebijakan. Dialog yang terbuka antara mahasiswa dan pemerintah akan menciptakan kebijakan yang lebih transparan dan inklusif. Selain itu, keterbukaan informasi dari pemerintah akan membantu mahasiswa dalam melakukan analisis kebijakan secara lebih objektif. Dengan adanya sinergi antara mahasiswa dan pemerintah, pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas (Feaver, 1999).
Dengan demikian, peran mahasiswa dalam membangun opini publik dan mendukung kebijakan pemerintah tidak dapat diabaikan. Sebagai kelompok intelektual yang memiliki pemikiran kritis dan wawasan luas, mahasiswa dapat menjadi mitra strategis dalam menciptakan kebijakan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, mahasiswa harus terus mengembangkan kapasitas analitis dan akademiknya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Keseimbangan antara Demokrasi, Militer, dan Partisipasi Mahasiswa
Dalam negara demokrasi, keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban nasional. Demokrasi memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan militer berperan dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Dalam dinamika ini, mahasiswa berperan penting dalam memastikan demokrasi tetap berjalan sesuai prinsipnya serta mengawasi keseimbangan antara otoritas sipil dan militer. Peran mahasiswa dalam politik dan demokrasi telah banyak dibahas dalam literatur akademik, seperti yang dikemukakan oleh Huntington (1996) mengenai hubungan sipil-militer dalam negara demokratis.Demokrasi mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan, termasuk pengawasan terhadap kebijakan militer. Mahasiswa berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan agar tetap selaras dengan kepentingan publik serta tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai kelompok intelektual dengan akses ke kajian akademik, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan militer yang dibuat pemerintah (Diamond & Plattner, 2010).
Sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa sering menjadi motor penggerak dalam mengkritisi kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Gerakan mahasiswa berperan sebagai katalisator dalam memperjuangkan hak-hak sipil serta menuntut transparansi dalam pemerintahan, termasuk dalam kebijakan militer (Tilly, 2004). Keberanian mereka dalam menyuarakan pendapat menjadikan mahasiswa sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara militer dan pemerintahan sipil.
Namun, partisipasi mahasiswa harus tetap dalam koridor konstruktif. Kritik terhadap kebijakan militer atau pemerintah harus berdasarkan analisis mendalam dengan data yang valid. Mahasiswa tidak boleh terjebak dalam propaganda atau retorika provokatif, melainkan harus mengedepankan dialog dan argumentasi berbasis ilmiah (Norris, 2011). Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi mitra strategis dalam membangun kebijakan yang lebih transparan dan demokratis.
