Sri Lanka bukanlah negara yang kekurangan dalam potensi sumber daya alam (SDA), tapi mungkin miskin keteladanan kepemimpinan nasional. Selama 25 tahun perekonomian Sri Lanka berjalan dengan baik, mengandalkan pada ekspor pertanian. Pada Tahun 1987 berdasarkan catatan Bank Dunia, sektor ini memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 24,2 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pertanian juga menyerap hampir separuh jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh negara tersebut, mengurangi secara signifikan kemiskinan.Sektor lain yang menyumbang PDB diantaranya adalah perdagangan, industri, transportasi dan komunikasi, dan konstruksi. Di bidang pertanian, negara ini dikenal sebagai negara pengekspor teh terbesar kedua di dunia. Selain itu, negara ini juga di kenal sebagai negara pengekspor karet, kelapa dan serat. Produksi karetnya mencapai 36 persen produksi karet dunia, serta untuk kelapa, negara ini menyumbangkan sekitar 71 persen produksi kelapa dunia. Industri utama Sri Lanka, yaitu grafit yang sebagian besar produksinya di ekspor ke Jepang. Selain itu, saat ini negara ini sedang mengembangkan industri semen, tekstil, keramik dan kulit. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi pada Tahun 2019, yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan waktu itu.
Sumber daya alam grafit merupakan sumber pendapatan utama pemerintah Sri Lanka dan sampai saat ini merupakan penghasil grafit terbesar di dunia. Grafit dari Sri Lanka juga terkenal memiliki kualitas yang tinggi, terbentuk dari batuan sedimen kaya karbon seperti serpih dan batu gamping yang terpapar panas dan tekanan metamorfosis regional. Merupakan bahan baku untuk baterai kering, bahan pencampur pelumas (lubricant), cat, bahan pembuatan crucibles (tungku pencair logam), sikat dinamo, elektroda untuk proses galvanisasi, dan bahan pembuatan sepatu rem kendaraan. Komoditas ini, juga dipakai dalam industri peleburan baja (foundry) dan juga sebagai bahan utama pensil.Sumber daya alam lain terdiri atas bijih besi dan batu mulia yang banyak ditemui di wilayah bagian tengah dari Sri Lanka yang berada di kawasan pegunungan tengah dengan ibukotanya Kandy, yaitu provinsi terbesar ke-6 menurut luas dan didiami oleh 2.5 juta orang. Selain itu, daerah ini juga memiliki sumber daya berupa kaolin, yaitu bahan pembuat porselen, bahan pembuat genteng, ubin, barang pecah belah dan batu bata, pasir kuarsa dan batu gamping atau kapur. Lalu, bagaimana akhirnya kemudian timbul krisis politik yang diawali tentu saja dengan resesi dan krisis ekonomi. Tentu saja disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme ini telah seringkali dialami oleh pemerintahan negara-negara berkembang yang didominasi oleh kepentingan sekelompok elite politik yang membawa trah politiknya sehingga Korupsi, Kolusif dan Nepotisme (KKN) merajalela.
Adalah Sri Mulyani yang menanggapi permasalahan resesi dan krisis Sri Lanka yang berubah-ubah, ditambah pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menohok soal sakit jiwanya seseorang menyamakan Sri Lanka dengan Indonesia. Padahal faktanya, memang tidaklah jauh berbeda kekayaan berkah SDA melimpah yang dimiliki Indonesia, juga telah mengalami krisis ekonomi berulang kali, dan kelompok Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) serta Koperasi selalu berada dalam posisi yang tangguh serta menjadi penopang perekonomian nasional. Berkaitan dengan kesiapan dan kewaspadaan akan terjadinya krisis dan resesi, maka masyarakat jauh lebih siap dibandingkan elite politik dan para pejabat dalam melakukan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagai otoritas yang berwenang.Namun begitu, Sri Mulyani yang Menteri Keuangan Republik Indonesia, ibarat jeruk makan jeruk dalam menyampaikan pernyataan atas krisis dan resesi di Sri Lanka. Seharusnya sebagai seorang ahli ekonomi Sri Mulyani tidak selayaknya menyampaikan "ketakutan" atas pengaruh situasi dan kondisi di Sri Lanka terhadap kondisi perekonomian bangsa dan negara. Lebih tepat yang dipersoalkan kepada otoritas ekonomi dan moneter apa langkah strategis yang telah disiapkan untuk dilakukan dalam menghadapi kemungkinan memburuknya kondisi perekonomian dunia (global) yang cenderung fluktuatif di berbagai sektor. Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta jangan bermain-main dengan krisis dan resesi yang terjadi di Sri Lanka, apalagi ditengah heterogenitas berbangsa dan bernegara. Harus punya kemauan keras merubah skala prioritas pembangunan yang terlalu jor-joran tidak masuk akal disektor infrastruktur.Sebab, resesi selalu terjadi ditandai oleh mismanajemen atau salah kelola dalam pemerintahan disertai dengan tingginya angka inflasi yang diikuti oleh kekurangan pasokan kebutuhan pokok dan strategis seperti pangan dan energi. Meskipun pengaruh permasalahan utang luar negeri juga cukup signifikan, namun pemerintah masih dapat melakukan berbagai upaya atau langkah renegosiasi atau restrukturisasi dengan pihak pemberi utang (lender). Last but not least, Ekonom Konstitusi telah seringkali mengingatkan pemerintah dan otoritas ekonomi dan moneter supaya melakukan peninjauan terhadap strategi dan prioritas pembangunan, terutama alokasi dana untuk infrastruktur yang terlalu jor-joran apalagi dengan dana utang dan tak masuk akal, padahal disaat kampanye berjanji membangun sektor kelautan.(*)
