PADANG - Komisi III DPRD Padang segera memanggil Organda, Dishubkominfo dan stakeholder lainnya terkait penolakan penambahan 10 unit bus Trans Padang. Hal itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim, Senin (30/5)."Kami segera agendakan dalam waktu dekat," katanya.
Menurutnya, pengoperasian angkutan kota yang nyaman diperlukan di Padang. Namun untuk itu tentu perlu duduk bersama antar pihak terkait.Sebelumnya Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang, menolak penambahan 10 unit bus Trans Padang. Menurut Ketua Organda Padang, Syofyan, adanya penambahan itu, dinilai akan mematikan pengusaha angkutan kota di Padang.
"Organda menolak tambahan Trans Padang itu. Hal itu didasarkan atas desakan pengusaha angkutan kota yang merasa akan kesulitan jika 10 bus itu sudah diopersionalkan," kata Sofyan, Senin (30/5).Menurutnya, penolakan tersebut juga dikarenakan pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) belum pernah mendiskusikan hal itu dengan Organda, baik lisan maupun tertulis."Apalagi pengelolaannya diberikan kepada Damri, tentu akan mematikan mata pencaharian pengusaha dan sopir angkot," katanya.Dikatakan, sebelumnya pengelolaan Trans Padang masih berada pada daerah sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun bila dikelola Damri, tentu tidak akan mempengaruhi pemasukan daerah.(bambang)
Editor : Eriandi
