Pak Gubernur, Jangan Runtuhkan Kepercayaan & Moril Bank Nagari!

Rencana Kerjasama Pemrov dengan Bank Mandiri tentang Pengelolaan Kas Daerah

Hidayat. (ist)

PADANG – Keberadaan Bank Nagari sebagai penyedia pelayanan jasa perbankan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah berjalan selama ini kelihatannya bakal “diamputasi” Gubernur Sumbar dengan adanya rencana kerjasama dengan Bank Mandiri untuk pengelolaan kas daerah.

Demikian disampaikan Hidayat, Anggota DPRD Sumbar kepada wartawan terkait beredarnya surat undangan Sekretaris Daerah nomor 120/440/Pem.Otda-2022 tentang pembahasan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bak Mandiri (Persero) Tbk Area Padang tentang Pengelolaan Kas Daerah yang bakal dilaksanakan pada Kamis, 4 Agustus 2022 pukul 9.30 melalui video konferensi atau zoom meeting.

Surat undangan tertanggal 3 Agustus yang ditandatangani Sekdaprov Hans Sastri tersebut digelar dalam rangka percepatan kerjasama antara PT Bank Mandiri dengan Pemrov Sumbar ini ditujukan kepada 10 instansi, diantaranya kepada Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kabiro Hukum, Kabiro Perekonomian, termasuk kepada PT Bank Mandiri.

Para peserta undangan rapat merupakan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada surat tersebut juga ditembuskan ke Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai laporan.

“Selaku anggota DPRD Sumbar, Saya bisa nyatakan bahwa bila benar rapat tersebut untuk percepatan kerjasama antara Pemrov dan Bank Mandiri untuk pengelolaan kas daerah Pemrov Sumbar yang selama ini dilakukan oleh Bank Nagari sungguh tidak bisa diterima akal sehat,” kata Hidayat

Sebab kata Ketua Fraksi Gerindra ini, dengan mengalihkan pengelolaan kas pemerintah daerah ke Bank Mandiri sama saja dengan mengkerdilkan Bank Nagari yang selama ini terus menyetorkan deviden ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.

“Saya tidak mengerti maksud dan tujuan Gubernur yang memiliki niat kerjasama pengelolaan kas daerah dengan Bank Mandiri. Itu mengkerdilkan Bank Nagari baik secara materil maupun moril. Apa kontribusi Bank Mandiri kepada Pemrov Sumbar. Berbeda dengan Bank Nagari, konstribusinya jelas memberikan setoran keuntungan terhadap pendapatan daerah dalam bentuk deviden, berbeda dengan Bank Mandiri sebagai BUMN jelas tidak ikut menyetorkan keuntungannya ke kas daerah,” terang mantan Anggota Komisi III Bidang Keuangan ini.

Selama ini jelas Hidayat, berdasarkan kerjasama antara Pemrov Sumbar dan Bank Nagari soal Pelayanan Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka transaksi keuangan yang dilakukan Pemrov dilayani oleh Bank Nagari.

“Jika kerjasama ini dialihkan ke Bank Mandiri, apakah itu seluruhnya atau sebagian misalnya maka berarti Gubernur berpotensi mencederai kepercayaan kepada Bank Nagari sebagai bank milik daerah yang kinerjanya selalu bertumbuh. Sebagi informasi, untuk deviden tahun 2021,  Bank Nagari memberikan setoran ke kas Pemrov Sumbar sebesar Rp91,026 miliar dan untuk kabupaten kota Se Sumbar sebesar Rp116,737 miliar yang terbagi sesuai komposisi besaran penyertaan modal masing masing Kabupaten Kota.

Sedangkan untuk 2022 diproyeksikan naik menjadi Rp102,5 miliar untuk Pemrov saja dan lebih kurang Rp129,4 miliar untuk Kabupaten dan Kota,” terang Hidayat.

Kemudian, dampak lain kerjasama dengan Bank Mandiri ini bila diteruskan bakal membuat kinerja keuangan Bank Nagari turun sehingga pendapatan daerah juga turun. “Apakah itu yang diinginkan Gubernur. Ingat ya, Bank Nagari itu sudah ada sebelum Gubernur Mahyeldi jadi Gubernur Sumbar yang baru menjabat dua tahun ini. Bank Nagari punya sejarah jatuh bangun yang panjang dari beberapa Gubernur sebelumnya sehinggga saat ini mampu membukukan aset lebih kurang Rp29 triliun.

Berdasarkan data saat rapat kerja dengan Bank Nagari, dari sisi kinerja, laba Bank Nagari pada 2020 mencapai Rp330,25 miliar, naik jadi Rp408,72 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan laba bersih mencapai Rp463,94 miliar pada tahun 2022 yang sedang berjalan saat ini.

“Jadi, tolong jangan hancurkan moril bank milik daerah dan bank kebanggaan Sumbar yang sedang bertumbuh sehat ini pak Gubernur. Ingat, dari sekian BUMD milik Pemrov Sumbar, hanya Bank Nagari yang sehat dan memberikan keuntungan kepada pendapatan daerah. Sementara BUMD yang merugi seperti PT Garfika, PT Balirung tidak terlihat ada upaya Saudara Gubernur untuk mengurusnya jadi sehat. Ingat, amanah sebagai Kepala Daerah adalah menjaga, merawat dan mengelola dengan baik atas aset aset Pemda yang diwariskan oleh para pemimpin daerah sebelumnya. Itu amanah konstitusi selain amanah moril yang mesti dilakukan bersama sama termasuk dengan DPRD Sumbar,” kata Hidayat.

Hidayat berharap agar Gubernur melalui Sekdaprov meninjau kembali niat kerjasama pegelolaan kas daerah milik Pemrov Sumbar dengan Bank Mandiri.

“Sebelum niat tersebut terjadi, saya berharap Gubernur mengurungkan niatnya kerjasama pengelolaan kas daerah dengan Bank Mandiri. Sekali lagi, jangan runtuhkan kepercayaan dan moril Bank Nagari dimata nasabah dan publik Sumatera Barat. (Ist)