PADANG - Tim pansus pemilihan gubernur (Pilgub) DPRD Sumbar akan menyusun rekomendasi yang bertujuan untuk revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Rekomendasi akan disampaikan pula pada DPR RI, sebagai lembaga pembuat UU. Target rekomendasi setidaknya Februari ini.Pansus menilai adanya permasalahan dalam pilkada serentak lalu menjadi bukti tata aturan pilkada belum efektif. Sehingga perlu direvisi ulang. Permasalahan bukan hanya terjadi di Sumbar. Tapi di sembilan daerah lainnya. Semisal Riau, Kalimantan Tengah dan Kepri.
Agar rekomendasi ini benar-benar sesuai dengan keadaan lapangan, tim pansus pilgub berencana melaksanakan survei untuk penyelenggaraan pilkada serentak.Nanti akan ada lembaga survei untuk mengerjakannya. Bisa jadi bekerja sama dengan lembaga survey yang bersifat independen. Bisa pula badan survei milik Sumbar, dewan riset yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar. Survei akan dilaksanakan sesegera mungkin. Sebab hasil surveinya akan menjadi salah satu pijakan penting untuk penyusunan rekomendasi pansus.
Ketua Tim pansus, Marlis mengatakan ada beberapa item yang akan ditelisik dalam survei itu. Di antara sistem penyelenggaran pilgub, penganggaran dan sosialisasi. (titi) Editor : Eriandi, S.Sos
