PADANG-Pansus Gerakan Pensejahteraan Petani/Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPP/GPEMP) DPRD Sumbar akan memanggil rekanan penyedia ternak, bibit tanaman dan ikan dalam program ini, Senin (1/2). Jika ada dugaan penyelewengan dana atau pelanggaran kontrak kerja, pansus akan melanjutkannya ke jalur hukum."Kami ingin mengonfirmasi hasil temuan di lapangan. Sehingga nanti semakin jelas apa yang akan direkomendasikan pansus," ujar Ketua Pansus, Apris, Jumat (29/1).
Apris menjelaskan selama beberapa hari lalu, yakni 19 hingga 22 Januari semua tim pansus sudah disebar ke beberapa daerah untuk menemui penerima bantuan. Ada 23 anggota yang dibagi menjadi lima tim. Satu tim mendatangi satu hingga tiga kabupaten/kota.Seperti diketahui, program GPP/GPEMP merupakan salah satu program prioritas Pemprov Sumbar pada masa kepemimpinan Irwan PRayitno-Muslim Kasim. Programnya sudah dilaksanakan sejak Tahun 2011. Program ini salah satunya memberikan bantuan bibit tanaman, ikan dan ternak kepada para petani dan nelayan di seantero Sumbar. Dana program bukan hanya dari APBD provinsi saja, tapi juga dari APBN.
Dari kunjungan ditemukan beberapa kelemahan. Misalnya penerima bantuan sapi yang tak mendapat keuntungan apa-apa. Yang ada malah sapi yang diberikan mati. Ada sapi betina yang mandul. Selain juga sapi yang tak berkualitas baik sehingga mudah sakit-sakitan. Ada pula sapi yang berumur terlalu muda sehingga mati pula sebelum sempat dewasa. Selain itu, juga ada kelompok penerima bibit tanaman yang tak sesuai dengan kebutuhan petani.Menurut Apris adanya kegagalan seperti ini kemungkinan karena rekanan tak menjalankan pengadaan sesuai kontrak kerja atau permintaan program. Selain juga kurangnya verifikasi kebutuhan masyarakat.(Titi) Editor : Eriandi
