JAKARTA - Krisis pangan yang melanda Papua Barat akan sulit teratasi jika perhatian Pemerintah masih setengah hati. Sampai saat ini, di Papua Barat belum ada distributor pupuk.Informasi tersebut didapat Komite II saat melakukan pertemuan dengan Pemda Papua Barat dalam rangka pengawasan UU No 41 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beberapa waktu yang lalu di Papua Barat.
"Itu kan sama saja tidak ada pupuk bersubsidi di Papua Barat. Bagaimana bisa meningkatkan hasil pangan diwilayah ini" kata anggota DPD RI, Nofi Candra.Menurut Senator asal Sumatera Barat tersebut, mustahil bisa mengharapkan pangan akan tercukupi jika perhatian Pemerintah tidak ada. Dari pengakuan Pemerintah Daerah Papua Barat, dulu perusahaan pupuk milik pemerintah Petrokimia pernah menjanjikan akan membangun pabrik diwilayah tersebut. Tapi realisasi sampai saat ini tak kunjung terwujud, masih sebatas janji.
Selain masalah pupuk, Infrastruktur yang ada juga jauh dari kata layak, sehingga mengakibatkan biaya transportasi lebih besar dari nilai hasil pertanian yang akan dijual."Kondisi ini membuat distribusi pangan menjadi terkendala. Berat diongkos" ujarnya.
Nofi mengharapkan Kementerian terkait segera melakukan aksi nyata untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena masyarakat Papua Barat juga warga Indonesia yang harus mendapatkan perhatian seperti warga dari daerah lainnya.Selain mendapatkan informasi terkait pertanian, anggota Komite II DPD RI juga melihat langsung pembangunan pabrik semen ditempat tersebut. Sidak tersebut terkait adanya laporan bahwa banyak pekerja asing ditempat tersebut. Diakui oleh Nofi Candra memang ada pekerja asing yang jumlahnya mencapai 400 orang."Kita akan tindaklanjuti temuan ini dengan Kementerian terkait" katanya.Namun, lanjut Nofi, ada yang perlu menjadi perhatian terkait keberadaan tenaga kerja asing, yaitu mutu kerja. Dari pantauan sekilas, kualitas dan kecepatan para pekerja asing cukup bagus. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pekerja asli Indonesia untuk meningkatkan kemampuan, terutama jelang memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (gus)
Editor : Eriandi
