PADANG-Kondisi pasar rakyat di Sumbar masih banyak yang amburadul. Perlu perbaikan signifikan agar bisa bersaing dengan pasar modern. Apalagi di era persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)."Nanti bukan hanya sejenis alfamart dan indomaret saja yang boleh masuk Sumbar pasca MEA. Singapore Mart juga bisa masuk. Kalau pasar rakyat masih amburadul, pedagang kecil akan sengsara," ujar Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Sumbar, Rizanto Algamar, Rabu (16/3).
Perbaikan pasar ini, kata dia, harus dimulai dari pengelolaannya. Untuk itu perlu pula aturan hukum agar standarnya bisa sama dan diterapkan utuh di lapangan. Misalnya untuk standar infrastruktur dan pengelolaan sampah.Demi perbaikan itu, Pemprov dan DPRD saat ini sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Nanti akan menjadi payung hukum pengelolaan seluruh pasar rakyat di Sumbar.
Saat ini di Sumbar ada sekitar 292 pasar rakyat yang masih aktif di Sumbar. Namun, belum seluruhnya memiliki standar kelayakan dan kenyamanan."Perlu aturan hukum agar perbaikannya dan pengelolaannya bisa disempurnakan," ujar Rizanto.
Rizanto menjelaskan di Sumbar pengelola pasar terbagi tiga. Ada yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Ada yang dikelola pemerintah nagari/desa. Ada juga dikelola koperasi."Semuanya diperbolehkan namun harus diatur dalam perda agar pengelolaannya efektif," ujar Rizanto.Menurut dia, ranperda ini nanti akan menjadi perda payung untuk berlaku di seluruh kabupaten kota. (Titi)
Editor : Eriandi
