Tak Berkategori  

Pasca Insiden Tenggelamnya Kapal, Wisata ke Angso Duo Ditutup Sementara

Pulau Angso Duo, Pariaman (aci indrawadi)

PARIAMAN – Musibah yang menimpa pengunjung objek wisata Pulau Angso Dua yang menyebabkan meninggalnya, Masyrida, 49, seorang guru di SMPN 1 Palupuh, Agam mendapat tanggapan dari Pemko Pariaman.

Walikota Pariaman Genius Umar mengungkapkan, Pemko Pariaman mengucapkan rasa bela sungkawa dan duka yang mendalam. “Pemko Pariaman juga telah mengurus pemulangan jenazah korban yang meninggal dunia ke rumah duka di Bukit Tinggi, dan biaya pengobatan korban yang dirawat di rumah sakit ditanggung semuanya oleh Pemko Pariaman,” ucapnya, Senin (28/10).

Menurut Wako, saat kejadian, Sabtu (26/10), Walikota sedang berada di Batam, Kepri. Sementara Wawako Pariaman Mardison Mahyuddin sedang berada di Jakarta. Mendengar informasi tentang musibah yang menelan korban jiwa, Walikota menyegerakan pulang pada Minggu (27/10).

Setiba di Pariaman, ia langsung meninjau lokasi dan melakukan rapat guna meminta informasi dan keterangan yang jelas kepada pimpinan OPD terkait dan mengambil langkah selanjutnya. Seluruh stakeholder terkait hadir, mulai dari BPBD, Satpol-PP, Bakamla TNI-AL, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Para Pemilik dan Pengelola kapal wisata serta insan pers ikut serta dalam rapat tersebut.

Dalam rapat di Pantai Gandoriah itu, Walikota Genius Umar mengambil beberapa kebijakan, diantaranya membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengkaji dan mengetahui penyebab kecelakaan. Pemko juga menutup wisata ke Pulau Angso Duo dan pulau lainnya sampai selesai tugas dari TPF.

Selanjugnya, Pemko melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, Syahbandar, Kamla dan aparat lainya, untuk  revitalisasi  dan menyusun SOP angkutan ke Pulau serta melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pemilik angkutan kapal dan operator kapal melalui fasilitasi di Politeknik Pelayaran Padang Pariaman.

Genius juga perintahkan untuk memeriksa kembali seluruh kapal wisata yang ada di Kota Pariaman, termasuk akan memasang keur resmi terkait jumlah penumpang yang boleh di angkut oleh setiap kapal dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur.

” Dan apabila masih ada juga yang membandel, sanksi tegas pidana akan dijatuhkan melalui penindakan oleh pihak berwajib,” tegasnya. (agus)