PADANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Disprasjaltarkim) Sumatera Barat, tidak terpengaruh dan tetap normal bekerja seperti biasa pasca-penggeledahan kantor mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/6)."Kemarin memang ada perasaan tegang di kantor, maklum baru kali ini kami melihat langsung petugas KPK melakukan penggeledahan, tapi hari ini kami mulai bekerja seperti biasa," kata salah seorang pegawai Disprasjaltarkim Sumbar, Andre di Padang, Jumat (1/7/2016) seperti diwartakan antara.
KPK melakukan penggeledahan di kantor Disprasjaltarkim terkait dugaan suap memuluskan anggaran 12 proyek pembangunan ruas jalan di Sumbar agar dibiayai lewat APBN-P 2016 dengan anggaran Rp300 miliar.Ia melanjutkan perasaan tegang para pegawai pada Kamis, bermula dari tiba-tiba datangnya lima petugas memakai rompi bertuliskan KPK di Kantor Prasjaltarkim pada pukul 13.00 WIB, dan langsung masuk ke ruangan monitoring untuk memantau aktivitas kerja pegawai.
Kemudian lima petugas tersebut melanjutkan penggeledahan ke ruangan kerja Kepala Dinas Prasjaltarkim, Suprapto."Tapi hari ini semua aktivitas kerja sudah berjalan normal seperti biasa, semua pegawai juga masuk," kata dia.
Dari pantauan di kantor tersebut, semua pintu sub Kepala Bagian Kantor terbuka, tapi untuk ruangan Kepala Dinas tidak diperbolehkan ke sana oleh petugas Satpam.Salah seorang petugas Satpam, Rudi Joni mengatakan aktivitas kerja pegawai Disprasjaltarkim tidak berubah dan masih berjalan seperti biasa."Awak media dan lainnya memang belum diperbolehkan mendekati area ruang Kepala Dinas, hal itu perintah kepada kami, kami hanya menjalankan," jelasnya. (*/arief)
Editor : Eriandi, S.Sos
