PADANG – Pemprov Sumbar memastikan merekrut pegawai honorer SMA dan SMK pada 19 kabupaten dan kota, meskipun tidak diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rekrutmen itu mengikuti kewenangan provinsi terhadap SMA dan SMK terhitung 1 Januari 2017. “Karena kewenangan SMA dan SMK tersebut ditarik ke provinsi, maka pegawai honorernya juga akan kita tarik,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Rabu (16/3).
Menurutnya, keberadaan pegawai honorer di SMA dan SMK menunjukkan sekolah membutuhkan tenaga mereka.
“Kita tidak ingin gaduh dengan hal itu, meninggalkan tenaga honorer SMA dan SMK tersebut di kabupaten dan kota. Sementara kewenangan sekolahnya ditarik ke provinsi, tentu akan menimbulkan masalah,” kata Irwan.
Namun, ia mengakui penarikan itu bisa membebani APBD provinsi sehingga perlu pengkajian lebih jauh. “Nanti kita carikan solusinya,” lanjut politisi PKS itu.(yose)
