PADANG - DPRD Sumbar kecewa pembangunan asrama haji dan Islamic Centre di Padang Pariaman terbengkalai. Bahkan dana pembangunannya terpaksa dikembalikan ke pemerintah pusat sampai Rp50 miliar."Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) harus bisa menjelaskan tentang ini. Selain juga harus bertanggung jawab mencari solusi agar pembangunan itu bisa dilanjutkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus, Rabu (3/1).
Dia mengatakan DPRD ikut memperjuangkan agar dana dari pusat mengucur ke Sumbar untuk pembangunan asrama haji itu."Padahal tak mudah untuk bisa mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Belum tentu pula nanti akan dapat lagi. Sementara pembangunan belum selesai," ujar Guspardi.
Dia meminta kejelasan tentang hambatan pembangunan harus ada dan logis. Selain juga penjelasan tentang rencana solusi agar asrama haji itu benar-benar selesai.Selain itu, Guspardi mengatakan akan meminta komisi V DPRD Sumbar bidang kesejahteraan masyarakat (kesra) untuk ikut menindaklanjuti. DPRD punya hak pula untuk mempertanyakannya pada kemenag dan kontraktor."DPRD sebagai pengawas pemerintahan dan perwakilan masyarakat tentu punya hak untuk meminta kejelasan dan solusi lanjutan," tegasnya.(Titi)
Editor : Eriandi
