[caption id="attachment_63020" align="alignnone" width="664"]
Inilah kondisi bangunan RSUD Adnan WD Payakumbuh yang masih terbengkalai. Tahun lalu, Pemkot membangun ruangan operasi di lantai 4. Tapi pengerjaannya terkendala setelah putus kontrak. (Muhammad Bayu Vesky)[/caption]PAYAKUMBUH - Gaduh proyek pembangunan lanjutan ruangan operasi lantai IV di RSUD Adnan WD Payakumbuh bernilai Rp9,4 miliar yang mengalami putus kontrak, semakin menarik untuk disimak.
Minggu lalu, penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Payakumbuh ternyata sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Elzadaswarman dan Direktur Utama RSUD Efriza Naldi, terkait dengan proyek yang sejak awal terindikasi gaduh itu."Benar, Kadis Kesehatan dan Dirut RSUD, sudah kita klarifikasi," kata Kapolres Payakumbuh AKBP Kuswoto, melalui Kasat Reskrim AKP Chairul Amri, Selasa (23/1) sore saat dihubungi Singgalang.
Kasatreskrim menyebut, ada sejumlah pihak yang dipanggilnya untuk dimintai klarifikasi, terkait dengan proyek putus kontrak yang dikerjakan PT Arafah tersebut."Sekaligus, kami minta berkas kontrak dan pemutusan kontraknya," tutur mantan Kasatreskrim Polres 50 Kota yang dikenal low profile itu.
Alumnus Akpol ini memastikan, tidak tertutup kemungkinan, di dalam menjalankan proses penyelidikan terkait proyek pembangunan ruangan operasi RSUD Adnan WD, pihaknya akan memintai keterangan beberapa orang lainnya.Sebelumnya, beredar informasi di sejumlah kalangan, jika proses pelaksanaan proyek yang putus kontrak tersebut, terindikasi tidak sesuai mutu yang tertera dikontrak.
Ini diduga,berlangsung di dalam penyediaan ACP. Dalam hal itu, ACP yang sejatinya dipesan merek maco, diduga kuat yang dihadirkan dalam penyediaan justru merek berbeda, yakni seven."Kalau benar, itu kualitasnya jelas tak sama. Jauh beda. Bagusan maco," kata sejumlah sumber Singgalang, terpisah.Kepala Dinkes Elzadaswarman yang berstatus sebagai Pengguna Anggaran (PA), tak mau berkomentar. "Kalau tekhnis, kan bukan saya. Apa benar itu ada merek lain yang didatangkan dari penyediaan ACP atau tidak, kita kan punya pengawas," kata Elzadaswarman.Kadis Kesehatan tidak menampik, jika pihaknya dimintai keterangan oleh penyidik Tipikor.
"Klarifikasi itu kemarin, minggu lalu. Saya tidak sendirian, sekaligus, kami bersama Dirut yang merupakan KPA dalam proyek ini, juga dimintai keterangan," urai Zet, sapaan akrab Elzadaswarman.Di sisi lain, Direktur CV Restu Graha, Konsultan Perencana Pengadaan Alkes RSUD Adnaan WD Afdal Anan mengaku, jika pihaknya sudah merencanakan dengan baik.
"Langsung saja ke PPK nya, atau PPTK nya pak. Karena kami konsultan perencanaan, bukan pengawasan. Pengawasnya, lain pula perusahaannya," kata Afdal Anan. (bayu)
Editor : Eriandi, S.Sos
