PADANG - DPRD Sumbar tetap meminta Pemprov untuk segera melakukan karantina total (lockdown) untuk menekan angka penyebaran virus covid 19 di provinsi ini. Kebijakan karantina terbatas yang diputuskan oleh Pemprov dinilai DPRD tidak cukup efektif."Karantina terbatas itu tidak cukup. Kita harus pastikan dulu lockdown untuk sementara," ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Senin (30/3).
Dia mengatakan ketika rapat gabungan dengan Pemprov dan forkopimda beberapa hari yang lalu hal ini telah disampaikan DPRD. Namun sayangnya kebijakan yang kemudian diterapkan tetap saja karantina terbatas. Untuk diketahui, karantina terbatas ini adalah pelarangan semua kendaraan dan pendatang dari luar Sumbar untuk masuk ke provinsi ini. Namun kendaraan angkutan barang tetap diperbolehkan masuk. Hanya saja dengan catatan sopir angkutan barang tersebut membawa surat hasil pengecekan kesehatan dan terjamin sehat dari infeksi virus covid 19.Cara inilah yang dnilai Supardi tidak efektif. Karantina terbatas seperti ini tidak bisa menjamin covid 19 terhalang masuk Sumbar. Hal ini mengingat terkadang infeksi virus tersebut pada tubuh manusia tidak bisa terdeteksi. Gejala-gejala yang terlihat seperti suhu tubuh tinggi, demam, batuk kering dan radang ternggorokan tidak selalu terjadi. Ada orang yang terinfeksi namun tidak mengalami gejala tersebut karena memiliki daya tahan tubuh (imunitas) yang tinggi. Namun virus tersebut tetap bisa ditularkan ke orang lain.
"Jadi lebih baik kita karantina total (lockdown) saja untuk memastikan keamanan masyarakat. Sekaligus memaksimalkan pengobatan untuk yang sudah terlanjur terinfeksi," ujarnya.Supardi mengatakan memang DPRD ikut serta pada rapat yang digelar MInggu (29/3) untuk memutuskan terkait karantina tersebut. Namun DPRD dengan tegas tidak mendukung kebijakan karantina terbatas yang diputuskan tersebut. "Kami (DPRD) tetap mendesak Pemprov untuk karantina total (lockdown)," ujarnya.
Selain itu, lanjut Supardi, DPRD juga tidak sepakat dalam opsi karantina mandiri oleh ODP (orang dalam pemantauan). Kebijakan karantina mandiri yang hanya isolasi mandiri ODP di rumah masing-masing juga dinilai tidak efektif karena tidak bisa memastikan ODP memang benar-benar mengisolasi diri dan tidak keluar rumah serta menularkan virus pada orang lain.DPRD, lanjut Supardi, bukan menyatakan perbedaan pendapat untuk semakin memperkeruh suasana. Hanya saja DPRD menilai disinilah letak lDPRD sebagai lembaga legislasi. Jika DPRD menilai kebijakan tidak tepat dan tak bisa melindungi masyarakat, maka DPRD harus bersuara. Supardi menilai, Sumbar memiliki banyak perantau yang berada di berbagai provinsi. Terutama di daerah episentrum penyebaran covid 19, Jakarta.Agar jumlah pengidap Covid 19 tidak semakin banyak, DPRD menilai belum terlambat Sumbar memberlakukan karantina total. Sebenarnya, lanjut Supardi, para perantau akan lebih aman dan bisa diobati oleh tenaga kesehatan setempat di daerah rantau masing-masing. Namun karena kepanikan atau karena memang libur, mereka tertarik untuk mudik. (titi)
Editor : Eriandi
