PADANG – Pembebasan lahan tol Padang Pariaman – Pekanbaru masih terkendala. Pemerintah minta pendapat Mahkamah Agung (MA) untuk dasar hukum karena tidak ada kesepakatan dengan masyarakat.
“Kita sudah rapat di Jakarta terkait hal ini. Masyarakat masih tidak mau menerima hasil apraisal pertama. Kita juga sudah dapatkan masukan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), tapi juga ada kendalanya,”sebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit Rabu (29/8).
Dikatakannya, secara hukum proses persidangan perkara pembebasan lahan tersebut sudah memiliki keputusan hukum tetap. Karena upaya kasasi dari masyarakat sudah lewat waktu 14 hari. Akibatnya keinginan masyarakat juga sulit diwujudkan.
“Kita setuju harga tanah itu disesuaikan dengan harga tanah setempat, hanya saja dasar hukumnya tidak ada. Makanya tim pembebasan memintakan pendapat pada MA, jika menunggu hasil keputusan pengadilan, hasilnya sudah inkrah. Tidak juga bisa digunakan,”sebutnya. (yose)
