JAKARTA – Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi terkait program bantuan kapal ikan bagi nelayan agar tidak menjadi program yang mubazir.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim.
“Evaluasi secara menyeluruh, hulu ke hilir, pelaksanaan program pengadaan kapal untuk menghindari pemakaian APBN/D secara percuma dan pembebanan kepada masyarakat nelayan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/7).
Belajar dari program-program serupa tahun sebelumnya, pemberian bantuan kapal itu ada kelompok nelayan yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai spesifikasi (jaring dan mesin) dan desain kapal.
Permasalahan lainnya adalah adanya kapal yang diberikan berbahan fiber sehingga berisiko tidak akan bertahan di perairan yang berlumpur seperti di kawasan perairan Pantai Utara Jawa.(*/rahmat)
sumber: antara
