feature

Pemerintah Diminta Penuhi Hak Jemaah Penundaan Umrah

×

Pemerintah Diminta Penuhi Hak Jemaah Penundaan Umrah

Sebarkan artikel ini
Asli Chaidir. (*)

PADANG – Kebijakan Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara penerbitan visa umrah patut dihormati lantaran sebagai bentuk kedaulatan negara dan demi kemaslahatan jemaah. Namun demikian,  Pemerintah RI diminta untuk memenuhi hak jamaah.

“Sudah seharusnya tempat-tempat suci di kawasan Mekkah maupun Madinah yang setiap saat menjadi konsentrasi berkumpulnya ratusan ribu umat Islam dari berbagai belahan dunia dilindungi  dan disterilkan dari potensi penyebaran virus corona,” sebut Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd Asli Chaidir.

Kepada Singgalang, Jumat (28/2) Asli menuturkan dalam situasi seperti ini pemerintah tidak boleh menganggap enteng persoalan tersebut. Sebab, kebijakan penundaan umrah tersebut berdampak pada penyelenggaraan bisnis umrah Tanah Air, termasuk sektor pendukungnya seperti jasa penerbangan.

Baca Juga:  Polres Pasaman Barat Sita Lima Paket Ganja

Apalagi jumlah jemaah umrah Tanah Air sangat tinggi. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kemenag, rata-rata jumlah jemaah umrah di Indonesia 4.400 orang perhari.