Tak Berkategori  

Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja hingga 2023

Joko Widodo

BOGOR- Sejak dicanangkan Program Kartu Prakerja pada Februari 2019 silam, program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu terus berjalan dengan baik, didukung oleh kerja sama lintas kementerian dan berbagai mitra ekosistem. Karena itu, pemerintah berkomitmen melanjutkan program itu hingga 2023.

Dalam dua tahun pelaksanaannya, kini, Program Kartu Prakerja telah mencapai gelombang ke-33, dengan lebih dari 12.8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), kunci kemajuan negara adalah SDM, bukan sumber daya alam (SDA)-nya. Karena percuma, sumber daya alam banyak, tapi manusianya tidak mendukung. Upaya melakukan pelatihan sebesar itu, mencapai 12.8 juta orang dalam dua tahun, tidak mungkin dilakukan tanpa memanfaatkan platform digital.

“Program Kartu Prakerja terbukti bermanfaat kepada masyarakat sampai pelosok. Apalagi tidak ada dana insentif yang melewati pihak lain, tapi dana langsung dari Kementerian Keuangan ke penerima manfaat. Tahun depan program akan berjalan, anggaran sudah disiapkan,” kata Presiden Joko Widodo usai acara Temu Raya #KitaPrakerja di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (17/6/2022).

Dalam dialog yang berlangsung ringan dan penuh gurau dengan empat alumni Program Kartu Prakerja, Presiden Jokowi menyapa Dea asal Flores, Niam asal Cirebon, Sandi asal Bogor dan Ida asal Brebes. Presiden membagikan tiga sepeda dan satu laptop kepada keempat alumni tersebut dan memberikan jaket merah bertema G-20 yang dipakainya untuk staf operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

Di hadapan Presiden Jokowi, Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Hengki Sihombing, menceritakan kisah singkat pembangunan platform Program Kartu Prakerja yang dimulai dari gagasan Presiden dan diwujudkan oleh dukungan banyak pihak yang percaya pada misi Program Kartu Prakerja.

“Terimakasih kepada Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga dan bapak-ibu pejabat pemerintah lainnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa berinovasi,” kata Hengki.

Dalam laporan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Cipta Kerja, keberhasilan Program Kartu Prakerja menuai banyak tanggapan positif dari banyak forum internasional karena secara ilmiah mampu untuk mendorong adult learning, pemberdayaan perempuan, inklusi keuangan, pengurangan ketimpangan, pengangguran dan kemitraan multi-pihak yang merupakan pilar-pilar sustainable development goals (SDGs).

“Dalam pertemuan UNESCO di Marrakech, Maroko semalam, mereka mencari jalan untuk menghadapi tantangan masa depan ketenagakerjaan di era digital. Dari hampir seluruh negara yang memberi paparan, Program Kartu Prakerja adalah program yang paling siap dan sudah beroperasi,” kata Airlangga.

Hasil survei evaluasi yang sudah dilakukan Manajemen Pelaksana sejak 2020 menunjukkan, program Kartu Prakerja inklusif karena menjangkau 3,3 persen penyandang disabilitas, 14 persen penerima yang belum tamat atau lulusan SD, 56 persen tinggal di desa, 2,9 persen Purna Pekerja Migran Indonesia, serta 49 persen perempuan. Selain itu 89 persen peserta mengatakan program ini mengalami peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan. Lebih jauh, 30 persen penerima manfaat yang sebelumnya menganggur, sekarang sudah bekerja atau berwirausaha dan 66 persen dari penerima yang sedang mencari kerja, melampirkan sertifikat Kartu Prakerja saat melamar pekerjaan.

Program Kartu Prakerja telah mendapatkan apresiasi dari lembaga pembangunan seperti berbagai lembaga dalam dan luar negeri, antara lain Bank Dunia, ADB, UNDP, UNESCO, dan UNESCAP. Selain itu, para peneliti dari The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), Presisi Indonesia, Bank Dunia dan TNP2K telah menemukan bukti ilmiah dampak positif Program Kartu Prakerja. Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Cyrus, lembaga riset IPSOS dan pusat studi CSIS juga menunjukkan hasil senada.

“Berbagai riset dari lembaga independen yang tidak dibiayai Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menunjukkan efektivitas program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan keuangan, serta peningkatan pendapatan para penerima Kartu Prakerja,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari.

Selain itu, rilis penelitian terbaru Bank Dunia dan TNP2K menyebut 52 persen penerima Kartu Prakerja baru kali pertama memiliki e-wallet atau uang elektronik. “Studi-studi ilmiah itu menunjukkan bahwa Kartu Prakerja melayani masyarakat hingga lapisan terbawah,” kata Denni. (aci)