Oleh Hendri Nova(Wartawan Harian Singgalang)
Jumlah desa tertinggal di Indonesia masih sangat banyak. Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014 seperti dirilis desa-kuat.tk, terdapat sekitar 20.168 desa tertinggal dari 74.093 desa di Indonesia.Pulau Papua saat ini menduduki posisi pertama sebagai paling panyak desa tertinggal dengan jumlah mencapai 6.139 desa.
Namun, disatu sisi ada juga desa berkembang dan desa mandiri paling banyak ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di Pulau Jawa dan Pulau Bali jumlah desa berkembang mencapai 20.827 desa, dan desa mandiri mencapai 2.253 desa.IPD tahun 2014 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada hari Selasa (20/10/2015) lalu dimaksudkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk program pengembangan desa.
Kepala BPS Suryamin dalam peluncuran buku IPD tahun 2014 menyampaikan, agenda RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan desa bisa memanfaatkan data IPD 2014 ini.Suryamin Kepala BPS mengatakan dalam Peluncuran Buku IPD tahun 2014 bahwa “Mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan mengentaskan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.
Suryamin juga memaparkan, ada 43 indikator dalam mengukur IPD 2014. Lima dimensi yang dilihat dari perkembangan sebuah desa yakni dimensi pelayanan dasar, dimensi infrastruktur dasar, dimensi transportasi, dimensi pelayanan publik, serta dimensi penyelenggaraan pemerintah.Dari hasil pengukuran tersebut, desa di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga desa, yakni desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil berharap, buku IPD tahun 2014 memberikan manfaat baik bagi pembangunan desa.Meski begitu, Sofyan Djalil menambahkan bahwa ke depan perlu dilakukan perbaikan akurasi. Hal ini diperlukan agar program pembangunan desa yang dilakukan pemerintah tidak kontraproduktif.Oleh karena itu, diperlukan pemetaan skala desa, agar terjadi perbaikan akurasi. Diharapkan dengan telah terpetakannya desa-desa yang ada di Indonesia, percepatan pembangunan lebih cepat dilaksanakan.Tentang Pemetaan Skala Desa
Pemetaan skala desa dilakukan Badan Informasi Geospasial untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan nasional. Hal ini terkait dengan kebijakan sembilan agenda pokok pembangunan - disebut Nawacita - yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, khususnya agenda III yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.Dengan terpetakannya wilayah desa dengan baik dan benar melalui program Pemetaan Desa ini, maka secara otomatis wilayah kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi akan dapat terpetakan dengan mudah. Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan merupakan cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan merupakan awal pembangunan Indonesia.
Untuk itu Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pemetaan batas desa/kelurahan dan kecamatan secara kartometris di beberapa kabupaten. Dalam hal ini BIG bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tengah menyelesaikan pemetaan wilayah Indonesia mulai dari desa, dengan berbasis data penginderaan jauh yang lebih detil dan akurat.Peta berskala 1:5.000 tersebut akan menjadi rujukan terkini dan paling akurat, yang harus dimanfaatkan untuk acuan pengambilan kebijakan. Selama ini berbagai kebijakan, termasuk perencanaan pembangunan yang menjangkau daerah pinggiran (terpencil dan terluar) tidak mengacu pada data akurat. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut harapan Presiden Joko Widodo agar pembangunan tidak lagi dari pusat ke daerah, namun dimulai dari desa.
Data citra satelit dengan resolusi sangat tinggi ini dapat diterapkan untuk berbagai hal, misalnya, untuk program dana bantuan desa yang digulirkan pemerintah. Dengan data tersebut dapat ditentukan jumlah desa dan lokasinya, sehingga penyampaian bantuan program tersebut lebih cepat sampai pada sasaran.Desa Maju Negara Maju
Editor : Eriandi, S.Sos
