JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota kembali ramai. Hal tersebut usai Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Negara kemarin.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, wacana pemindahan ibu kota menuju luar pulau Jawa direncanakan akan dimulai pada 2020. Sebab, pemerintah harus mencari terlebih dahulu penentuan kota serta desain ibu kota baru tersebut.
“Paling 2020 (mulai), kita siapkan dua opsi. Karena ini harus mulai merencanakan kotanya, desain, lalu implementasi,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, di Jakarta, Selasa (30/4).
Menurut Bambang, pemindahan ibu kota sendiri jika mengacu pada negara lain membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Artinya jika dimulai pada 2020, Indonesia bisa memiliki ibu kota baru pada 2030 mendatang. Targetnya 5-10 tahun, dan kita ingin agar beban Jakarta bisa dikurangi dengan memindahkan pusat pemerintahan di ibu kota baru,” ucapnya dikutip dari okezone.
Sebenarnya lanjut Bambang, bisa saja pemindahan ibu kota diselesaikan dalam waktu lima tahun. Akan tetapi ada beberapa risiko yakni biaya yang dibutuhkan dan beban pengerjaannya akan semakin tinggi. “Kalau lima tahun size pengerjaannya lebih besar. Biayanya pasti lebih besar juga,” ucapnya.
Bambang mengungkapkan, proses pemindahan ibu kota pun baru sampai tahap keputusan bangun di luar Pulau Jawa. Selanjutnya dibutuhkan proses keputusan politik menentukan kapan mulai direncanakan hingga sampai implementasi.
Namun sebelumnya, pihaknya akan menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota ini. Jika nantinya sudah disetujui oleh Presiden Jokowi, maka pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR akan segera mengusulkan kepada DPR-RI. “Nanti tunggu keputusan dari bapak Presiden (Jokowi),” ucapnya. (aci)
