Tak Berkategori  

Pemkab Tanah Datar Pertimbangkan Lakukan Regrouping Terhadap 25 SD

Wabup Richi Aprian saat mengunjungi SDN 17 Batipuh Baruah. (ist)

BATUSANGKAR – Pemkab Tanah Datar mempertimbangkan melakukan regrouping, atau penggabungan bagi sekolah dasar sebanyak 25 unit. Hal ini akibat muridnya kian mengecil, dan tak mencapai 60 anak selama kurun tiga tahun.

Kebijakan diapungkan Wabup Richi Aprian didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Riswandi, saat mengunjungi SDN 17 Batipuh Baruah, Selasa (8/6).

Riswandi mengatakan, pada 2020 lalu pihaknya telah melakukan pendataan terhadap SD di Tanah Datar jumlahnya 306 sekolah.

“Berdasarkan hasil pendataan tersebut tercatat sebanyak 25 sekolah muridnya kurang dari 60 orang,” ucap Kadis di hadapan wali murid dan masyarakat Batipuh Baruah.

SD itu menyebar tujuh kecamatan, yakni Batipuh ada 7 sekolah, Batipuh Selatan 1 sekolah, Lintau Buo Utara 3 sekolah, Pariangan 7 sekolah, Rambatan 4 sekolah dan Sungai Tarab 3 sekolah dan 7 di Batipuh.

“Ini dilakukan, karena memang ada regulasi yang mengharuskan bahwa sekolah yang murid tidak mencukupi 60 siswa harus dilakukan regrouping. Hal ini dilakukan dalam upaya efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran dan juga tenaga pendidik,” jelasnya.

Ini, lanjut Kadis, berdasarkan Permendikbud Nomor 06 tahun 2021 tentang juknis BOS menyatakan bahwa siswa yang berada di sebuah sekolah baik SD, SMP maupun SMA yang menerima dana BOS dan jumlah muridnya tidak cukup 60 siswa lalu itu berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, maka otomatis pemerintah pusat akan menyetop dana BOS.

Hanya saja, kata Wabup Richi Aprian, kebijakan itu tidak serta merta dan membabi buta tetapi ada prosesnya. Dan, proses itu sudah lakukan sebelumnya, yaitu melalui sosialisasi pada kepala sekolah dan pengawas.

Selain itu, apabila sekolah harus regrouping diatur jaraknya tidak boleh lebih dari 3 km, karena dikhawatirkan akan menimbulkan resiko dan masalah baru.

Dari pengamatan Wabup dan Kadis, SDN 17 Batipuh Baruah ini dekat dengan SDN 08 Batipuh Baruah dan SDN 23 Batipuh Baruah, sehingga apabila dilakukan regrouping tidak akan menimbulkan resiko dan masalah lainnya.

Dikatakan, kehadirannya di SDN 17 Batipuh Baruah ini ingin melihat langsung kondisi sekolah itu, seperti apa dan ingin mengetahui apa permasalahan yang terjadi sebenarnya.

Menurut Wabup, rencana regrouping ini bukan ditutup secara tiba-tiba oleh pemerintah daerah, namun sekolah mana harus ditutup dan digabungkan tentu sudah melalui proses dan pertimbangan matang

“Kondisi saat ini di Tanah Datar kalau dibandingkan jumlah guru dengan jumlah sekolah, maka jumlah guru masih kurang, tetapi kalau dibandingkan jumlah guru dengan jumlah murid ternyata jumlah guru yang ada sudah cukup.

Sementara, Ketua Komite SDN 17 Batipuh Baruah Misba saat itu berharap atas nama masyarakat agar SD-nya tidak dilakukan regrouping. Hal ini dikarenakan historis sekolah ini telah terukir sejak dulu. (ydi)