PADANG - Korea Selatan selaku negara donor pembangunan jalur dua by pass di Padang, kabarnya masih mau berbaik hati. Setelah persoalan lahan tak tuntas saat ditenggat pada 31 Juli lalu, informasinya diperpanjang hingga 31 Oktober mendatang. Namun ini belum pasti. Bila memang ada kelonggaran, tapi tak tuntas juga, mereka pun akan angkat kaki, angkat tangan. Ini bukan gertak sambal.Sebelumnya, sudah dua kali batas akhir pembebasan lahan diberikan pada Pemko Padang. Pertama Juni 2014, akhirnya tidak berlaku.
Pemko masih diberikan kesempatan kedua hingga Juli 2015. Ternya ta, sampai sekarang pembebasan itu juga belum tuntas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan By Pass Jalur Dua PJN II Wilayah Sumbar, Opuke Nigara, mengaku saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut seputar penalti dari Korea Selatan itu."Sampai sekarang, memang belum ada pemberitahuan pasti. Kita berharap, jangan sampai dipenalti lah," ujarnya, kemarin.
Sementara untuk menghindari sanksi penalti dari Korea Selatan terkait proyek itu, pemerintah pusat bersama Pemprov Sumbar, terus mengusahakan pembebasan lahan yang hingga saat ini masih menggantung. Saat ini, pusat melalui APBN telah menyiapkan Rp138 miliar lebih untuk pembebasan lahan ini.Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Mardi yang dihubungi, mengaku hingga saat ini pihaknya masih melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membicarakan solusi lahan yang belum bebas ini.
Dari informasi yang dirilis Korea Selatan, kiranya sedang dipersiapkan proses penalti lagi untuk proyek jalur dua by pass ini. Mereka masih berbaik hati, penalti yang semula ditetap kan akhir Juli 2015, diberlakukan hingga Oktober 2015."Namun, jika Oktober tidak juga selesai, mereka angkat kaki. Ini bukan gertak sambal," ungkapnya. (yose)Editor : Eriandi
