PADANG – Kecerdasan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 merupakan salah satu hal yang harus ada, agar penyebaran Virus Corona bisa ditekan. Upaya mencerdaskan masyarakat ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Diantaranya pula dengan melibatkan berbagai lembaga dan unsur masyarakat.
“Kecerdasan ini maksudnya masyarakat percaya Virus Corona itu ada dan lalu bersikap cerdas pula dalam membentengi diri dari Covid-19. Kecerdasan salah satunya dalam disiplin melaksanakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak),” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Para Penyintas Bicara yang digelar Harian Singgalang bekerja sama dengan Satgas Covid-19 BNPB, Jumat (13/11).
Dalam FGD yang digelar secara daring itu, Arry mengatakan memang telah ada peraturan daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diharapkan bisa membuat masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan agar jumlah kasus terkonfirmasi positif semakin sedikit.
Namun penegakkan Perda tanpa diiringi dengan pencerdasan masyarakat tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. “Jika banyak tercatat pelanggaran terhadap perda AKB tentu ini bisa diartikan tujuannya tak berhasil. Oleh karena itu perlu pencerdasan masyarakat untuk mereka menyadari bahaya Covid-19 dan pentingnya menjaga diri,” ujarnya dalam FGD yang dipandu Moderator Lia Prianka itu.
Arry mengatakan upaya untuk terus membentengi masyarakat dari Covid 19 selalu dilakukan. Pencerdasan dan sosi alisasi disiplin protokoler kesehatan bahkan pula diupayakan sampai ke lingkaran terkecil di masyarakat, yakni sampai pada lingkungan pemukiman masyarakat dan keluarga.
“Kami membuat forum dan persatuan dari tokoh masyarakat, para pemuda dan juga tokoh adat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan dan kedisiplinan masyarakat dalam membentengi diri dari Virus Corona,” ujarnya.
Bahkan nanti setelah vaksin dilakukan diharapkan pula masyarakat cerdas menanggapi. Tentu saja hal- hal yang dikahwatirkan masyarakat seperti keamanan vaksin dan kehalalannya menjadi perhatian pemerintah dan menjadi beberapa hal yang menjadi keutamaan.
Beredarnya kabar yang menyatakan Covid-19 tidak ada dan hanya konspirasi saja, haruslah pula diperangi. Bahkan ada-ada saja yang dijadikan bahan sebagai alasan untuk membenarkan konspirasi itu. Misalnya ada yang mengatakan jumlah data kasus dipermainkan, hasil swab tidak valid, dan hasil swab terlambat karena permainan.
“Ini semua bisa dijelaskan dengan logis satu persatu. Jumlah kasus itu diumumkan dengan data pasti, pakai bukti, salah satunya hasil swab. Hasil swab pun didapat dari uji coba laboratorium yang sudah teruji dan tervalididasi,” ujarnya.
Pengawasan untuk data sampel sampai ke laboratorium pun dilakukan dengan optimal. Pengirim adalah petugas medis. Jika ada terlambat bisa jadi karena ada perbaikan (mantainance), jika diambil ulang bisa jadi karena rusak. Namun itu manusiawi dan tidak bisa dijadikan alasan pembenaran teori konspirasi.